Rabu, 16 September 2015

Demokrasi Butuh Sikap Adil dan Beradab



"Tanpa sikap adil dan beradab, demokrasi akan sia-sia, hancur, dan runtuh," kata Presiden dalam acara pelantikan Pengurus DPP periode 2015-2020 dan Milad Ke-17 Partai Bulan Bintang (PBB) di Jakarta, Senin (10/8) malam.

Muktamar IV PBB pada 26 Mei 2015 memutuskan Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua umum partai itu dalam lima tahun ke depan. Adapun MS Kaban menjadi Ketua Majelis Syura, Jurhum Lantong sebagai Sekretaris Jenderal, dan Aris Muhammad sebagai Bendahara Umum.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden berharap, PBB dapat terus berperan dalam menjaga demokrasi di Indonesia. "PBB lahir pada era Reformasi, hingga kini masih menjaga identitas dan jati diri sebagai partai yang berjiwa besar, siap menang dan siap kalah," ujar Presiden.

Yusril mengatakan, PBB telah melewati lintasan sejarah demokrasi Indonesia. Pada Pemilu 1999 dan 2004, PBB mengirim wakilnya ke DPR. Namun, pada Pemilu 2009 dan 2014, PBB tidak lolos ambang batas parlemen sehingga tidak mengirim wakilnya ke DPR. "Itu semua kami terima sebagai sejarah perjalanan partai," ujarnya.

Dalam konteks politik Indonesia, lanjut Yusril, Islam dan kebangsaan ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dua hal itu menjadi landasan gerakan politik PBB.

Dalam sambutannya, Yusril juga mengapresiasi kehadiran Presiden. "Ini bentuk perhatian Presiden pada partai politik. Kehadiran Presiden ini juga menunjukkan PBB tetap eksis dan akan terus memberikan sumbangan bagi kemajuan bangsa," ujar Yusril.

Sementara itu, MS Kaban berharap PBB menjadi partai politik yang selalu jadi pemecah masalah, bukan pembuat masalah.

Kaban juga menekankan, pengurus partai harus selalu taat satu komando dari ketua umum dan meminta fungsionaris tingkat pusat dan daerah untuk hati-hati dalam membuat pernyataan. "Semoga PBB bisa tumbuh dan hidup kembali," kata Kaban.
Mandat

Menurut Kaban, terpilihnya Yusril sebagai Ketua Umum PBB merupakan wujud pengembalian mandat partai kepada pemegang yang sesungguhnya.

"Jadi, kita serahkan kembali kepada pemegang mandat. Sekarang waktunya negara butuh pemikiran hukum dari Yusril," ucapnya.

Kaban menjelaskan, sejarah berdirinya PBB tidak lepas dari mandat yang diserahkan oleh gabungan organisasi kemasyarakatan kepada Yusril untuk mendukung berdirinya partai tersebut pada 17 Juli 1998. Ormas tersebut antara lain Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Indonesia, Pelajar Islam Indonesia (PII), dan Gerakan Pemuda Islam (GPI). Sejumlah ormas tersebut tergabung dalam Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang didirikan pada 12 Mei 1998.

BKUI merupakan lanjutan dari Forum Ukhuwah Islamiyah yang didirikan pada 1 Agustus 1989 oleh para pemimpin Partai Masyumi, seperti Mohammad Natsir, HM Rasjidi, Masjkur, dan Rusli Abdul Wahid.


www.kompas.com