Rabu, 16 September 2015

Kembali Menguji Optimisme Ganjar

“Perlu segera merealisasikan pembangunan embung supaya lahan tadah hujan tetap produktif”

KENDATI wilayahnya dilanda kekeringan, bahkan 5 kabupaten darurat kekeringan, sebagaimana dinyatakan BNPB (SM, 4/8/15), Gubernur Ganjar Pranowo optimistis Jateng tahun ini surplus padi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Benarkah? Ganjar menargetkan produksi padi tahun ini 12 juta ton, lebih tinggi 2 ton dari rata-rata produksi tiap tahun. Padahal data BPS Jateng menunjukkan 2014 produksi gabah kering giling (GKG) provinsi berpenduduk 33 juta jiwa ini turun hingga 696.712 ton atau 6,73%. Bila 2013 mencapai 10,34 juta ton, tahun 2014 hanya 9,65 juta ton, dan itu sumbangan angka penurunan terbesar secara nasional dibanding provinsi lain. Penurunan ini dipicu oleh musim hujan sehingga terjadi penyusutan luas panen 44,54 ribu ha, dan produktivitas tanaman padi pun turun 0,33%. Musim kemarau yang diharapkan menjadi masa ”kebangkitan” justru sebaliknya.

Pasalnya, banyak padi mengalami puso atau gagal panen akibat kekurangan air. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jateng memprediksi wilayah ini mengalami kekeringan dan kemarau panjang hingga Januari 2016. Jateng akan berada di titik terdekat dengan matahari pada 22 September 2015. Dampak musim kemarau pun makin dirasakan oleh sejumlah daerah. Sejak awal Juli 2015, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng melaporkan 10 daerah mengalami krisis air. Saat ini sudah 487 desa di provinsi ini mengalami krisis air. Daerah yang mengalami kekeringan meliputi Rembang, Blora, Grobogan, Pati, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Tegal, Pemalang, Purworejo, Jepara, Demak, dan Kebumen.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jateng memaparkan, kawasan pantura menjadi daerah yang mengalami kekeringan parah seperti Brebes, Tegal hingga Pemalang, lalu mulai Demak hingga ke timur. Selain kawasan pantura, kekeringan juga terjadi di selatan Surakarta seperti Karanganyar, Sragen dan Wonogiri. Kekeringan yang terjadi saat ini karena persediaan air hanya 50% dari kebutuhan. Bahkan untuk daerah seperti Karanganyar, Wonogiri dan Sragen persediaan air sudah di bawah 50%. Dari 39 waduk di Jateng, setidak-tidaknya ada lima waduk mengalami kekeringan, yakni Waduk Brambang, Blimbing, dan Botok di Sragen, Waduk Gunungrowo di Pati, dan Waduk Sanggeh di Grobogan. Adapun 15 waduk lainnya terancam kekeringan pada Agustus ini. Akibatnya, sejumlah lahan pertanian yang akan memasuki masa panen mulai kesulitan air, seperti di Pati, Brebes, dan Tegal. Sebagian besar lahan pertanian di Brebes sisi utara jalur pantura terpaksa ditelantarkan, membentang di wilayah pesisir empat kecamatan, yakni Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari. Di Bulakamba saja, total luas sawah yang ditinggalkan petani mencapai 1.000 ha. Bagikan Pompa Di Tegal, 300 ha lahan pertanian produktif juga sudah mengalami kekeringan, terdapat di tiga kecamatan, yakni Kramat, Suradadi, dan Warureja, serta kekeringan kemungkinan juga terjadi di dua kecamatan lain, yakni Dukuhturi dan Pagerbarang. Ironisnya, dalam mengatasi kekeringan, pemerintah membagikan pompa air.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Gatot Irianto menyatakan, kementeriannya telah menyiapkan 36.000 pompa air. Selain itu, membagikan traktor dan merehabilitasi jaringan irigasi tersier, termasuk di Demak dan Grobogan yang merupakan daerah endemik. Padahal petani rata-rata sudah memiliki pompa air dan kalau pun tidak punya, biasanya meminjam tetangga. Yang diperlukan saat ini sesungguhnya pembuatan sumur-sumur bor. Ini solusi jangka pendek. Bagaimana solusi jangka menengah dan panjang? Pemerintah harus segera merealisasikan program pembangunan embung, sumur dalam, dan sumur dangkal supaya lahan tadah hujan tetap produktif. Tahun ini pemerintah berencana membangun embung direncanakan hingga 20 ribu se-Indonesia, dengan anggaran Rp 2,2 triliun. Di Boyolali, Mentan Amran Sulaiman berencana membangun 100 sumur dangkal di lokasi pertanian lahan tadah hujan. Jumlah sumur dangkal 100 titik ini masih bisa bertambah sesuai permintaan petani. Adapun untuk sawah irigasi, perbaikan saluran irigasi dari primer, sekunder hingga tersier tak bisa dielakkan lagi. Hampir 66% infrastruktur irigasi milik kabupaten/kota di Jateng rata-rata rusak, meskipun infrastruktur irigasi milik provinsi 78% dalam kondisi baik, bahkan mendapat penghargaan terbaik se-Indonesia. Berkaca dari fenomena itu, terutama cara jangka pendek pemerintah mengatasi kekeringan, tampaknya optimisme Ganjar bahwa Jateng akan surplus padi tahun ini masih perlu diuji.