Rabu, 16 September 2015

Polarisasi "Netizen" Amati Pemerintahan

Apresiasi terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang cukup terjaga di periode sembilan bulan pemerintahannya tidak hanya tampak dari pendapat masyarakat umum. Kalangan pengguna media sosial (netizen) yang berciri masyarakat perkotaan, golongan menengah, dan didominasi kelompok muda juga menyiratkan pola opini serupa. Isu ekonomi dan pemberantasan korupsi menjadi perhatian terbesar.

Hasil analisis percakapan media sosial yang dilakukan lembaga pemerhati media sosial Provetic bekerja sama dengan Litbang Kompas menjadi dasar kesimpulan. Tak kurang dari 3,6 juta percakapan tentang Presiden Jokowi berhasil dirangkum selama sembilan bulan terakhir. Artinya, setiap hari rata-rata sekitar 13.000 percakapan membahas aktivitas pemerintahan.

Perhatian netizen tentang kiprah Presiden Jokowi terpolarisasi pada sentimen positif atau negatif. Pola polarisasi itu tidak jauh berbeda dengan dinamika persepsi publik hasil survei tatap muka terhadap 1.200 responden yang dilakukan Litbang Kompas.

Hasil survei itu menunjukkan ada penurunan tingkat kepuasan responden dari 61,7 persen pada triwulan pertama menjadi 53 persen pada triwulan kedua pemerintahan. Namun, terjadi peningkatan pada triwulan ketiga (Juli) menjadi 57 persen.

Pola yang sama tergambar pada hasil analisis percakapan media sosial. Terdapat 60 persen percakapan positif selama tiga bulan pertama, lalu turun menjadi 57 persen pada triwulan kedua dan naik kembali menjadi 60 persen pada triwulan terakhir.

Dua model kajian dengan kesimpulan serupa itu menunjukkan adanya perhatian yang sama dari setiap kalangan masyarakat. Apresiasi terhadap pemerintahan Jokowi beranjak positif. Persamaan ini juga ditemukan saat menelusuri isi opini publik yang diekspresikan. Hasil analisis media sosial menunjukkan, isu stabilitas ekonomi dan pemberantasan korupsi menjadi topik yang paling banyak diperbincangkan. Demikian juga pada hasil survei tatap muka.

Namun, terkait problem keseharian, ada perbedaan arah kecenderungan prioritas isu. Bagi para netizen, isu ketersediaan energi atau bahan bakar minyak lebih diperhatikan dibandingkan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sebaliknya, bagi masyarakat umum, stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi persoalan utama. Perbedaan ini wajar lantaran karakter pengguna media sosial cenderung didominasi oleh kelompok masyarakat menengah dan perkotaan. Sementara survei tatap muka menjaring lapisan masyarakat lebih luas, mayoritas responden dari kelas menengah ke bawah.

Hasil pencermatan media sosial juga menunjukkan, ada program kerja Jokowi yang mencuri perhatian netizen, yaitu program "kartu sakti" dan wacana revolusi mental. Namun, sayangnya, tiga "kartu sakti" Jokowi berupa Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera lebih banyak disikapi negatif, khususnya terkait dengan aspek kesiapan, sosialisasi, serta kesimpangsiuran pelaksanaan di lapangan.

Selain itu, masalah pemberantasan korupsi juga paling banyak mendapat sorotan negatif. Lebih dari 90 persen percakapan netizen tentang korupsi lekat dengan persepsi negatif, khususnya isu konflik KPK-Polri awal tahun lalu. Topik ini memuncaki intensitas percakapan tertinggi kedua setelah isu kenaikan harga BBM, November lalu.

Namun, sejumlah program pemerintahan Jokowi juga mendapat apresiasi cukup baik dari netizen, yaitu rencana pembangunan tol laut dan poros maritim. Jargon "Kerja, Kerja, Kerja" juga bernada positif. Opini netizen dan masyarakat yang cenderung selaras makin mengukuhkan eksistensi para netizen dalam perbincangan isu-isu publik dan pemerintahan. Kondisi ini kian signifikan mengingat penetrasi penggunaan media sosial semakin luas. Jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJI) menyebutkan, pengguna internet pada 2014 tak kurang dari 88,1 juta atau sekitar 35 persen dari total penduduk di negeri ini.

Mayoritas masyarakat mengakses internet melalui telepon genggam. Survei Litbang Kompas pada Juni 2015 di 15 kota (di luar Jakarta) dengan 6.000 responden menunjukkan, 4 dari 10 responden mengaku memiliki perangkat ponsel pintar. Sekitar 85 persen di antaranya aktif mengakses internet via ponsel. Tak kurang dari 61 persen responden juga mengaku lebih banyak mengakses media sosial.

Fakta itu menunjukkan media sosial telah menjadi ruang publik baru perbincangan sosial politik. Meski riuh dengan tone penyikapan yang berubah-ubah, ia telah menjadi instrumen kontrol sosial masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

(SUWARDIMAN/LITBANG KOMPAS)

www.kompas.com