Rabu, 16 September 2015

Perombakan Diantisipasi



"Kalau memang untuk kepentingan rakyat dan negara, kami serahkan (perombakan kabinet) ini sepenuhnya kepada Presiden. Harapan kami tentu mudah-mudahan tidak ada menteri kami yang di-reshuffle. Namun, kalaupun harus, kami siap," kata Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella, Senin (4/5), saat dihubungi dari Jakarta.

Sebelumnya, saat dihubungi baru-baru ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan bahwa pemerintah akan merombak kabinet dalam waktu dekat. "Dua atau tiga bulan lagi atau setidaknya setelah Lebaran. Biar mereka bekerja tenang dan optimal," kata Kalla (Kompas, 4/5).

Meski siap menghadapi perombakan, Rio mengatakan, perombakan sebaiknya tidak sampai mengubah komposisi di kabinet saat ini. Menurut Rio, menteri dari partai politik yang dirombak sebaiknya juga diganti dengan calon menteri dari partai politik yang memenuhi syarat kemampuan.

"Tidak hanya untuk Nasdem, tetapi juga berlaku untuk partai lain. Yang dari partai politik diganti saja dengan calon dari partai politik yang berkompeten. Kalau dari kalangan profesional, silakan diganti dengan yang lebih baik," kata Rio.

Seperti diketahui, ada tiga kader Nasdem yang menjadi menteri di Kabinet Kerja. Mereka adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno; serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah menambahkan, perombakan kabinet tidak bisa dihindari. Sebab, saat ini ada banyak menteri di Kabinet Kerja yang kurang cakap menjalankan perannya.

Tentang adanya kemungkinan empat menteri dari PDI-P yang ikut dirombak, Basarah mengatakan, itu hak Jokowi. Namun, Jokowi tetap harus mempertimbangkan etika politik. Dengan kata lain, pergantian menteri jangan sampai menimbulkan kegaduhan politik baru di masa depan. Salah satu caranya, Jokowi mendiskusikan terlebih dulu dengan ketua umum parpol sebelum mengganti menteri yang merupakan kader parpol itu.

"Kecuali kalau menterinya bukan berasal dari parpol, itu sepenuhnya hak Presiden," katanya. Ia menambahkan, pergantian menteri harus diproyeksikan untuk memperbaiki kinerja kabinet, bukan sekadar melayani kepentingan elite parpol.

Siapkan pengganti

Rio mengatakan, Nasdem siap mengusulkan kader-kader lain dari Nasdem untuk mengganti posisi menteri yang diganti. "Itu sepenuhnya hak Presiden, mau mengganti dengan calon dari mana. Namun, Nasdem tidak akan kekurangan kader untuk menempati posisi menteri kalau diminta oleh Presiden," kata Rio.

Sejauh ini, ujarnya, belum ada komunikasi antara Nasdem dan Jokowi tentang menteri-menteri mana yang akan dirombak. "Menteri-menteri biasanya berkoordinasi dengan partai pengusungnya juga. Namun, sejauh ini belum ada omongan dari menteri kami," kata Rio.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Surabaya Aunur Rofiq mengatakan hal serupa. Di Kabinet Kerja, kader PPP yang menjadi menteri adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. "PPP saat ini punya kader-kader yang merupakan teknokrat. Kalau ada amanah dari Presiden, insya Allah, kader-kader kami siap. Tetapi, semua kembali pada keputusan Presiden," kata Aunur.

Yang terpenting, ujar Aunur, Presiden harus memilih pengganti yang sesuai kompetensi dan bidang kementerian yang diampu. "Latar belakang (menteri) dari mana pun, terserah Presiden. Semoga ia bisa memilih orang yang tepat, sesuai prestasi. Dari partai, kalangan, atau koalisi mana pun tidak masalah," katanya.

Di sisi lain, Nasdem, PPP, dan PDI-P juga tak bermasalah kalau Jokowi ingin memasukkan politisi dari Koalisi Merah Putih ke dalam Kabinet Kerja hasil perombakan. "Keputusan mengenai hal itu kami serahkan pada keputusan politik Presiden Jokowi," kata Basarah. (AGE)


www.kompas.com