Rabu, 16 September 2015

Kisah Awal Pemerintahan

Pada 3 Maret 2010, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan, ada dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan pemberian dana talangan untuk Bank Century. Kesimpulan itu jadi puncak dari proses politik di DPR terkait kasus Bank Century yang dimulai dengan pengusulan hak angket pada Desember 2009, sekitar dua bulan setelah Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Kasus Bank Century menyita banyak energi di awal pemerintahan Yudhoyono-Boediono. Sepanjang Januari-Maret 2010, aktivitas Panitia Khusus DPR untuk Bank Century hampir selalu menjadi berita utama media nasional. Sejumlah unjuk rasa dan pertarungan opini di berbagai media massa makin menghangatkan kasus ini.

Akibat kasus Bank Century, sejumlah kegiatan pemerintah seolah tenggelam ditelan bumi.
Intensitas pemberitaan kasus Bank Century pada Januari-Maret 2010 tersebut hampir sama dengan pemberitaan kasus Komisi Pemberantasan Korupsi-Kepolisian Republik Indonesia, lima tahun kemudian, atau tepatnya pada 2015.

Sama seperti kasus Bank Century, kasus KPK-Polri yang diawali oleh dicalonkannya Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri juga membuat popularitas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menurun.

Kini, intensitas polemik Budi Gunawan sudah mereda, seiring dengan dilantiknya Jenderal (Pol) Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri dan Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri. Namun, penyelesaian tuntas harus dilakukan terhadap hal-hal di sekitar kasus itu, seperti hubungan antara pemerintah dan partai pendukung serta koordinasi antar-penegak hukum.

Pelajaran dari kasus Bank Century perlu diambil. Saat itu, setelah Rapat Paripurna DPR, sejumlah langkah juga diambil pemerintahan Yudhoyono, seperti mundurnya Menteri Keuangan (waktu itu) Sri Mulyani dari kabinet karena berkarya di Bank Dunia. Yudhoyono juga membentuk sekretariat gabungan (setgab) untuk mengintensifkan komunikasi dengan partai pendukung.

Namun, proses hukum yang tak kunjung tuntas membuat kasus Bank Century tetap menjadi duri dalam pemerintahan Yudhoyono hingga 2014. Perbedaan pendapat antarpartai pendukung juga masih sering terjadi meski ada setgab. "Ada sikap tidak konsisten dalam mendukung pemerintah. Mereka berkoalisi, tetapi sikapnya cenderung oposisi," kata Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan tentang dinamika yang terjadi di setgab.

Awal pemerintahan

Kasus Bank Century dan Budi Gunawan dapat disebut sebagai bagian dari dinamika yang biasa terjadi di awal pemerintahan.

Sejumlah dinamika itu, ditambah kebijakan lain, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, juga bisa memengaruhi popularitas dan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.

Fenomena ini juga bisa dilihat pada periode pertama pemerintahan Yudhoyono. Saat itu, tingkat kepuasan publik pada enam bulan pertama pemerintahan Yudhoyono juga turun drastis.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas melalui telepon pada enam bulan pemerintahan Yudhoyono, April 2005, menunjukkan, kepuasan publik di bidang hukum hanya 53,43 persen, turun dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya yang mencapai 61,2 persen.

Sementara kepuasan terhadap kinerja di bidang ekonomi hanya 35,3 persen, turun dari tiga bulan sebelumnya yang mencapai 47 persen. Penurunan kepuasan publik juga terjadi pada kinerja di bidang politik keamanan dari 66,7 persen pada Januari menjadi 51 persen di April 2005. Sementara kinerja di bidang kesejahteraan sosial, ada di angka 41,4 dari sebelumnya 52,6 persen.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Yudhoyono pada April 2005 hampir sama dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi 10 tahun kemudian.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi pada April 2014 mencapai 43,2 persen untuk bidang hukum dan 25,4 persen di bidang ekonomi. Sementara untuk bidang politik dan keamanan mencapai 67,8 persen dan kesejahteraan sosial mencapai 61,9 persen.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menuturkan, ia sudah memprediksi adanya penurunan popularitas pada enam bulan pemerintahan Jokowi karena tantangan yang dihadapi amat besar. "Kondisi eksternal memang sudah tidak kondusif sehingga dimaklumi konsolidasi enam bulan pertama tidak maksimal," ujarnya.

Sejarah mencatat, meski kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Yudhoyono pada April 2004 lebih rendah daripada tiga bulan sebelumnya, Yudhoyono tetap bisa melanjutkan pemerintahan. Bahkan, akhirnya terpilih kembali pada Pemilu 2009. (osa/nwo)