Rabu, 16 September 2015

Konsolidasi Kekuasaan Menjadi Kunci

"Gonjang-ganjing politik akan terus ada, meskipun sekarang relatif lebih tenang dibanding masa-masa awal pemerintahan. Kuncinya ada pada konsolidasi kekuasaan. Mau gaduh seperti apa pun, asal kekuasaan mampu terkonsolidasi di tangan Jokowi, tidak ada masalah," kata Pengamat Politik dari Cyrus Network Hasan Hasbi, Senin (27/7) di Jakarta.

Ia mengatakan, selama tiga bulan terakhir, presiden terlihat sedang mengejar target untuk menyelesaikan konsolidasi kekuasaan. Hal itu terbantu dengan momentum habis masa jabatan sejumlah pimpinan lembaga, seperti Badan Intelijen Negara dan Tentara Nasional Indonesia.

Isu perombakan Kabinet Kerja adalah upaya konsolidasi paling kentara yang dilakukan presiden. "Saya rasa, sekarang presiden seharusnya sudah lebih percaya diri bahwa kekuasaan sudah terkonsolidasi di tangannya," ujar Hasan.

Di sisi lain, Hasan menilai, iklim politik sudah tidak terlalu mengancam jalannya pemerintahan. Pasalnya, pemerintah dinilai telah melakukan strategi kompromi politik dengan partai-partai politik, termasuk yang berada di luar pemerintahan. Hal itu yang menyebabkan kondisi perpolitikan pada tiga bulan terakhir ini relatif lebih kondusif, khususnya dalam konteks antarkoalisi partai politik.

"Mau tidak mau kompromi itu harus dilakukan pemerintah. Pilihannya dua, apakah mau kedepankan ego sebagai partai pemerintah atau mengedepankan pembangunan yang harus terus jalan," kata Hasan.

Ia menilai, pemerintahan yang mulai terkonsolidasi serta kondisi perpolitikan yang lebih kondusif harus dilihat sebagai momentum untuk segera menggencarkan pembangunan dan memperbaiki perekonomian. "Kebuntuan politik mulai terurai, terlihat ada niat baik bahwa pembangunan harus jalan dan kebuntuan harus diatasi," katanya.

Pelemahan penegakan hukum

Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR Bambang Soesatyo mengatakan, faktanya di lapangan terjadi pelemahan dari sisi penegakan hukum. "Itu masyarakat umum sudah tahu. Hal ini juga imbas dari lemahnya kepemimpinan nasional," ujarnya.

Sejak awal, Bambang juga selalu menyerukan reshuffle kabinet terutama pada Menteri Hukum dan HAM. Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie memang selalu beralasan bahwa kekisruhan politik terutama menyangkut Partai Golkar akibat tindakan dari Menteri Hukum dan HAM.

"Jadi, sebenarnya kami tidak sedang berhadapan dengan (kubu) Agung Laksono. Kami sedang berhadapan langsung dengan pemegang kekuasaan," ujar Bambang.

Di sisi lain, Ketua DPP Golkar versi Munas Jakarta Agun Gunandjar Sudarsa menilai justru peradilan yang membuat kekisruhan politik. "Sudah jelas dalam konflik Golkar telah diselesaikan melalui Mahkamah Partai Golkar. Tetapi, kok malah disidang di pengadilan," ujarnya.

Menurut Agun, ketidakjelasan dan ketidaktegasan dari pemimpin nasional yang menyebabkan kisruh politik dan hukum menjadi berlarut-larut. Faktanya, keputusan pengadilan berbeda-beda terkait konflik Golkar. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta misalnya berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Terkait kinerja ekonomi berbeda dengan hasil survei Litbang Kompas, Bambang justru menilai makin lemah. "Indikator pertama dari adanya salah urus itu adalah kegagalan Presiden Joko Widodo menjadikan APBN 2015 sebagai motor penggerak pertumbuhan. Hingga akhir Juli 2015 ini, penyerapan anggaran masih sangat mengecewakan. Faktor lain yang menyebabkan lambannya penyerapan anggaran adalah proses nomenklatur kementerian/lembaga yang tak kunjung rampung. Proses ini menyebabkan banyak rencana proyek yang realisasinya harus ditunda," tuturnya.

Bambang, yang juga Wakil Ketua Umum Kadin mengatakan, ada gejala stagnasi pembangunan di daerah. Gejala itu ditandai oleh endapan anggaran pembangunan daerah yang saat ini mencapai Rp 225 triliun. "Kalau sudah seperti itu kecenderungannya, apa yang patut diapresiasi?" ujarnya.

www.kompas.com