Rabu, 16 September 2015

Konflik Surut, Publik Apresiasi Parpol

Surutnya kegaduhan politik menjadi faktor penentu pulihnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Hal ini bisa dilihat dari kecenderungan publik untuk tetap memilih partai pilihan mereka pada Pemilu 2014 jika pemilu digelar pada saat ini. Identifikasi masalah ini terjadi pada pemilih partai politik yang mapan, baik dalam ideologi, organisasi, maupun sosok pemimpinnya.

Selama sembilan bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, kurun waktu tiga bulan terakhir merupakan periode ketika tensi kegaduhan politik antara politisi di parlemen dan pemerintah mulai turun perlahan-lahan. Seiring dengan itu, beberapa parpol sebelumnya berhasil dalam proses pergantian ketua umum dan sukses melakukan konsolidasi internal. Dua kondisi ini memberi pengaruh terhadap penilaian publik terhadap parpol dan tingkat keterpilihannya.

Hasil survei tatap muka Litbang Kompas yang dilakukan secara periodik tiga bulanan di 33 provinsi menunjukkan kecenderungan parpol yang mapan tetap memperoleh apresiasi cukup besar dari para konstituennya. Sebut saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gerindra, dan Golkar, yang tampil sebagai tiga besar pada pemilu lalu, masih meraup elektabilitas tinggi jika pemilu digelar saat ini.

Partai Golkar, meskipun masih dalam proses islah menyelesaikan dualisme kepemimpinannya, mencatat elektabilitas positif. Jika pemilu dilaksanakan saat ini, tingkat keterpilihan partai ini cenderung meningkat menjadi 11,0 persen pada periode survei Juli 2015. Proporsi ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode tiga dan enam bulan sebelumnya. Proses penyelesaian dualisme kepemimpinan dengan mengikuti prosedur hukum tampaknya turut mendongkrak citra "stabilitas" partai di mata publik.

Meskipun PDI-P mencatat elektabilitas paling tinggi, pergerakan pada periode ini cenderung stagnan, yaitu 36,0 persen. Pada periode April, elektabilitas PDI-P sebesar 35,9 persen. Psikologi PDI-P sebagai partai pemenang pemilu tampaknya cukup berpengaruh terhadap tingkat keterpilihan partai jika pemilu dilaksanakan sekarang.

Adapun tingkat keterpilihan terhadap Gerindra pada periode Juli sedikit merosot, yaitu dari 14,9 persen pada April 2015 menjadi 13,2 persen. Sebelumnya, Gerindra merupakan satu-satunya partai yang tingkat elektabilitasnya meningkat paling tinggi, dari 8,1 persen pada tiga bulan pemerintahan menjadi 14,9 persen pada tiga bulan berikutnya.

Di level kedua bertengger partai-partai papan tengah, yaitu Demokrat, PKB, PKS, PPP, PAN, dan Nasdem. Tren elektabilitas partai-partai ini pun cukup bervariasi. Partai Demokrat, PKB, dan PKS memperlihatkan tren yang positif meski dengan pergerakan yang sangat kecil. Sementara PPP, PAN, dan Nasdem cenderung konstan. Juga Hanura dan PBB, tingkat keterpilihannya konstan selama sembilan bulan ini.

Karakteristik pemilih

Dari hasil survei sembilan bulan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terlihat pemilih PDI-P, secara sosial-ekonomi kebanyakan berpenghasilan Rp 1 juta-Rp 5 juta, berpendidikan menengah ke bawah, latar belakang agama yang bervariasi, dan bertempat tinggal di pedesaan. Orientasi kepada PDI-P semakin kuat seiring dengan pertambahan usia responden. Identifikasi pemilih PDI-P ini mulai menguat pada rentang usia 36 hingga di atas 60 tahun. Rentang usia ini menggambarkan "usia politik" yang matang karena pengalaman mengikuti pemilu berkali-kali.

Adapun responden pemilih Gerindra memiliki penghasilan dan agama yang relatif sama dengan pemilih PDI-P. Perbedaannya ada pada tingkat pendidikan yang cenderung didominasi mereka yang berpendidikan menengah serta wilayah tempat tinggal yang tersebar merata antara pedesaan dan perkotaan. Perbedaan lainnya terletak pada rentang usia pemilihnya, yang relatif lebih muda ketimbang pemilih PDI-P, yaitu rentang 26 hingga 55 tahun, atau pengalaman mengikuti pemilu dua kali hingga delapan kali.

Pemilih Golkar memiliki karakteristik menyerupai pemilih PDI-P. Sebagai partai yang mapan, kedua partai ini membentuk pemilih tradisional masing-masing sehingga identifikasi partai pemilih kedua partai relatif lebih kuat.

Sebaliknya, partai-partai Islam memiliki karakteristik pemilih yang agak berbeda dengan ketiga partai di atas. PPP dan PKB merupakan dua partai Islam yang berbasis pada Islam tradisional yang tinggal di pedesaan, berpendidikan menengah ke bawah, dan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta. PAN dan PKS yang merupakan partai Islam modern dengan karakter pemilih berpendidikan menengah ke atas berpenghasilan di atas Rp 5 juta dan sebagian besar masih bermukim di pedesaan.

Partai Demokrat dan Nasdem juga memiliki karakter pemilih relatif sama, yaitu mayoritas berpendidikan menengah ke atas, berpenghasilan di atas 5 juta, dan tinggal di perkotaan. Identifikasi Partai Hanura dan PBB juga sangat menonjol pada responden dalam rentang usia 26 hingga 45 tahun.

Dengan peta determinan dan identifikasi partai tersebut, responden memperlihatkan sikap yang konsisten untuk mempertahankan pilihan partainya. Artinya, para pemilih masih cukup kuat mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi dengan kriteria partai pilihannya.

Mulai akomodatif

Membaiknya kinerja politik pemerintah pada triwulan ketiga ini diindikasikan suhu politik yang mulai bersahabat. Situasi ini menggambarkan suasana politik yang mulai akomodatif dan ditandai dengan mencairnya hubungan antara politisi partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen dan hubungan di pemerintah.

Publik mengapresiasi situasi politik yang berjalan kondusif tiga bulan terakhir ini. Hasil survei bulan kesembilan ini menunjukkan, di bidang politik, dua dari tiga responden pemilih KMP dan Demokrat mengaku puas dengan kinerja pemerintahan. Pemilih KIH, 86,8 persen, juga menyatakan puas. Apresiasi sama yang diberikan di bidang kesejahteraan sosial.

Sementara itu, bidang ekonomi dan hukum masih menjadi problem bagi pemerintahan Jokowi-JK. Para pemilih KMP dan Demokrat memiliki sikap terbelah terhadap capaian ekonomi. Separuh bagian menyatakan tak puas, sedangkan sekitar 40 persen puas. Sebaliknya, 52,1 persen responden pemilih KIH menyatakan puas dan 47,9 persennya menyatakan tak puas.

Di bidang hukum, baik pemilih KIH, KMP, maupun Demokrat, lebih dari separuh bagiannya merasa tak puas dengan kinerja Jokowi-JK. Mereka yang puas hanya 40 persen lebih.

Secara umum, kepuasan terhadap Jokowi-JK merupakan apresiasi responden terhadap pemerintah yang mampu meredam gejolak politik, selain juga apresiasi untuk para politisi karena bisa menahan diri tak berkonfrontasi dengan pemerintah.