Presiden Dapat Memanfaatkan Dinamika Politik yang Mereda

Presiden Joko Widodo dapat memanfaatkan dinamika perpolitikan yang mulai mereda menjelang akhir semester pertama pemerintahannya. Dengan tensi politik yang kian mendingin, pemerintah harus lebih fokus melakukan konsolidasi serta mewujudkan program-program untuk kesejahteraan rakyat.

"Situasi kini berbeda. Secara politik, DPR akan mendukung pemerintah sepenuhnya. Tidak ada lagi politik-politik yang menyita waktu dan energi pemerintah," kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan, Senin (27/4), di Jakarta.

Hasil survei litbang Kompas yang diadakan di 33 provinsi terhadap 1.200 responden menunjukkan, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan di bidang politik dan keamanan naik dari 60,7 persen pada tiga bulan pertama menjadi 67,8 persen.

Tensi politik mulai membaik seiring dengan berakhirnya masalah kekosongan kursi Kepala Polri serta segregasi politik antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang semakin menipis (Kompas, 27/4).

Taufik mengatakan, pemerintah kini dapat lebih fokus melakukan konsolidasi sebab kegaduhan politik diharapkan semakin menurun pada semester kedua pemerintahan. Hal itu berbeda dari tiga bulan pertama pemerintahan yang tidak stabil akibat dikotomi yang terbentuk di parlemen antara KIH dan KMP.

Pengelompokan dua koalisi besar pasca Pemilihan Presiden 2014 itu turut memengaruhi kinerja pemerintah pada tiga bulan pertama pemerintahan. Praktis selama tiga bulan, pemerintah tidak melakukan rapat kerja dengan DPR. Dampaknya, program-program tidak bisa dijalankan dengan maksimal.

Saat ini, kata Taufik, meski tensi politik membaik, rakyat banyak yang gelisah dengan kondisi perekonomian. "Saat saya berkunjung ke daerah pemilihan, banyak yang mengeluhkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan harga elpiji 3 kilogram. Ini harus jadi perhatian utama pemerintah pada semester berikutnya," ujar Taufik.

Kini, menurut dia, tugas utama Joko Widodo adalah segera mengonsolidasi pemerintahannya dan fokus mewujudkan program-program pro rakyat, yang sebelumnya terbengkalai akibat kegaduhan politik. Dengan demikian, diharapkan citra dan popularitas pemerintah dan Joko Widodo pun dapat membaik. Menurut peneliti Pusat Pengkajian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, penyesuaian dan transisi pemerintahan tidak boleh dibiarkan berlama-lama.

Satu semester ke depan harus dimaksimalkan untuk benar-benar mengonsolidasikan hubungan, baik di internal pemerintahan maupun dengan partai pendukung, demi mewujudkan stabilitas politik yang dapat melancarkan kinerja pemerintah.

Dalam hal ini, Joko Widodo ataupun partai-partai pendukungnya harus melakukan introspeksi. "Jangan berlama-lama karena akan sulit bagi pemerintah mewujudkan kinerja yang baik. Kedua belah pihak harus introspeksi diri demi kelancaran proses konsolidasi pemerintahan ke depan," kata Ikrar.

Survei litbang Kompas menunjukkan, popularitas Joko Widodo turun cukup drastis dari tiga bulan pertama pemerintahannya. Jika pada triwulan sebelumnya 89,9 persen responden memandang citra Jokowi baik, kini turun menjadi 65,2 persen. Sebaliknya, popularitas Prabowo Subianto yang menjadi rival Joko Widodo pada Pemilu 2014 justru meningkat dari 13,8 persen menjadi 23,4 persen (Kompas, 27/4).

Taufik optimistis, Joko Widodo dan pemerintahannya dapat melewati masa transisi dengan baik dan cepat. Hal itu sebaiknya segera dibuktikan melalui penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016, yang akan dibahas pemerintah bersama DPR pada 20 Mei.

"Saat itu, kita dapat menilai, apakah koordinasi antarkementerian sudah lebih membaik atau tidak. Demikian pula dengan asumsi makro yang ditetapkan pemerintah, kami harap tidak melenceng jauh dari kondisi perekonomian nasional dan global saat ini," kata Taufik.

oleh; Agnes Theodora

27 April 2015

www.kompas.com