Berbagai sorotan publik yang disuarakan
sepanjang tiga bulan terakhir terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf
Kalla tampaknya tidak banyak berpengaruh terhadap penilaian kinerjanya.
Di tengah kegaduhan politik dan pelambatan ekonomi, publik cenderung
memberikan apresiasi positif terhadap kinerja pemerintah. Konsolidasi
pemerintah di berbagai bidang mulai berjalan.
Jika dilihat dari latar belakang, peningkatan apresiasi positif ini lebih banyak diberikan oleh responden yang dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014 memilih pasangan JKW-JK. Demikian pula jika dicermati latar belakang pendidikannya, responden berpendidikan rendah yang merupakan pendukung JKW-JK juga lebih banyak.
Masyarakat bawah
Kinerja bidang apa yang membaik? Menurut penilaian publik, kinerja di semua bidang cenderung meningkat dibandingkan dengan tiga bulan lalu. Apresiasi positif yang tinggi terutama di bidang politik-keamanan dan kesejahteraan sosial. Di bidang penegakan hukum dan ekonomi, publik masih terlihat skeptis meski tetap ada kecenderungan peningkatan dari sebelumnya.
Konsolidasi politik
Apresiasi ini tentu tidak lepas dari keyakinan publik terhadap kondisi politik di bawah kepemimpinan Jokowi. Dalam kurun waktu sembilan bulan, pemerintah mampu melakukan konsolidasi politik. Selain itu, kebijakan dan langkah Jokowi cenderung "mencuri" perhatian publik, seperti yang dilakukan ketika mengganti calon Kapolri untuk merespons desakan publik, membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK yang semuanya tokoh perempuan, serta memberikan perhatian khusus kepada provinsi dengan otonomi khusus, yaitu Papua, Papua Barat, dan Aceh. Sebagian besar responden meyakini pemerintahan JKW-JK mampu menciptakan kondisi politik lebih baik.
Padahal, jika ditengok ke belakang, gejolak politik ramai mewarnai perjalanan sembilan bulan pemerintahan Jokowi- Kalla sejak pasangan ini dilantik sebagai presiden dan wakil presiden dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipimpin Ketua MPR Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta (20/10/2014).
Mulai dari polemik pembentukan Kabinet Kerja, ketegangan antara KPK dan Polri, hingga naik-turun hubungan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Faktanya, stabilitas politik nasional relatif terjaga.
Ujian pemerintah
Kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dalam membangun sikap menghargai perbedaan di masyarakat relatif cukup tinggi. Setidaknya dari tiga kali survei, responden yang menyatakan puas lebih dari 80 persen. Bahkan, dalam survei kali ini, responden yang puas naik menjadi 86,8 persen. Kepercayaan publik yang besar tentu menjadi modal sosial bagi pemerintahan JKW-JK, terutama dalam menyelesaikan insiden antarpemeluk agama, seperti yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua, pada Lebaran lalu.
Selain faktor kepercayaan yang relatif tinggi kepada pemerintah, sembilan bulan pemerintahan juga ditandai dengan membaiknya persepsi publik di bidang ekonomi. Jika dibandingkan dengan triwulan lalu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi relatif membaik.
Dalam survei kali ini, tingkat kepuasan responden mencapai 44,2 persen, naik dari 37,5 persen pada survei sebelumnya. Strategi pemerintah mendistribusikan "kartu pintar" kepada masyarakat kelas bawah serta upaya meredam gejolak ekonomi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan kebutuhan pokok selama Ramadhan juga membuat publik merespons positif.
Sejumlah indikator ekonomi makro cukup mendukung persepsi itu. Sebut saja nilai inflasi yang terkendali dan impor beras yang berkurang jauh. Selain itu, keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur juga menjadi pertimbangan responden.
Munculnya sejumlah kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri padat karya dan jasa, seperti perhotelan, menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk triwulan ke depan. Langkah Presiden Jokowi menjamin perhatian pemerintah atas pelambatan ekonomi dan memastikan dunia usaha mendapat dukungan untuk segera berlari kencang tampak cukup membantu keadaan. Hal itu memastikan kepada publik bahwa situasi perekonomian Indonesia cukup aman dari isu ancaman krisis ekonomi yang dilontarkan sejumlah pihak sebelumnya.
Citra Presiden
27 Juli 2015
www.kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar