Rabu, 16 September 2015

Paduan Jarak Politik Jokowi

Menjejak bulan kesembilan usia pemerintahannya, upaya Presiden Joko Widodo bersama jajaran kabinetnya mulai menuai hasil. Ia tidak hanya mampu menguatkan posisi keterpilihan dirinya di mata publik. Dalam kurun waktu yang sama, ia pun mulai berhasil mengukuhkan eksistensi politik dirinya dalam kepungan partai-partai politik.

Mencermati hasil survei opini publik yang dilakukan secara periodik, pencapaian baru dalam kiprah politik pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mulai teridentifikasi selepas penilaian enam bulan usia pemerintahan. Jika semenjak awal pelantikan dirinya dan pengukuhan kabinet menuai pujian, pada bulan keenam usia pemerintahan justru mulai berbalik. Dari sisi kinerja perekonomian, kesejahteraan sosial, hingga penegakan hukum, semuanya dinilai kurang memuaskan yang berujung pada penurunan persepsi publik terhadap citra pemerintahan.

Namun, penilaian kali ini berbeda. Setidaknya, dibandingkan dengan periode penilaian sebelumnya, terdapat dua kondisi yang berhasil ditoreh oleh pemerintahan saat ini sekaligus mampu menggambarkan karakteristik politik pemerintahannya yang berbeda. Kedua kondisi tersebut terkait dengan strategi jarak politik yang dibangunnya. Di satu sisi, Jokowi bersama jajaran kabinetnya berhasil mengurai ancaman jarak politik yang mulai renggang antara dirinya dan masyarakat. Di sisi lain, ia juga berhasil mengelola jarak politik dalam berhadapan dengan kekuatan politik partai, baik partai politik pendukung langsung pemerintahan, koalisi partai pendukung, maupun koalisi partai yang beroposisi.

Membalikkan kondisi

Makin rekatnya jarak politik Presiden dan masyarakat terlihat dari rekaman hasil survei opini publik. Dalam tiga bulan terakhir, pemerintahan Jokowi mampu membalikkan opini publik dari ancaman penurunan kepuasan. Dalam momen yang tergolong krusial, seperti ancaman melemahnya laju perekonomian, ancaman konflik politik horizontal, seperti yang terjadi di sebagian partai politik, ataupun ancaman kian meningkatnya ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum akibat upaya pendelegitimasian institusi pemberantasan korupsi, nyatanya pemerintahan Jokowi mampu mengubahnya menjadi peningkatan dukungan dan kepercayaan publik.

Kondisi demikian berbeda jika dibandingkan dengan apa yang pernah terjadi pada berbagai era pemerintahan sebelumnya. Kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, ataupun dua periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono juga mengalami penurunan kepuasan yang dinyatakan publik terhadap kinerja kepemimpinan mereka. Tren penurunan kepuasan publik pun relatif mirip, yaitu berlangsung selepas bulan keenam masa pemerintahan. Penurun apresiasi ini kemudian berlanjut terus-menerus secara konsisten, ada yang berlangsung hingga tahun kedua, tetapi ada pula yang berlangsung hingga usia tahun keempat pemerintahan. Namun, menjelang berakhirnya periode pemerintahan, terjadi titik balik perubahan yang menandakan adanya peningkatan apresiasi publik secara signifikan.

Akan tetapi, pada kasus pemerintahan saat ini, selepas bulan keenam, penurunan apresiasi publik tidak berlangsung lama lantaran pada bulan kesembilan justru berbalik menjadi apresiasi positif yang sangat signifikan. Peningkatan apresiasi tersebut bahkan mampu mendekati kondisi apresiasi tertinggi yang pernah dicapai pemerintah saat ini, yaitu pada usia tiga bulan pemerintahan (Januari 2015).

Kondisi demikian dapat dijelaskan oleh berbagai hal, salah satunya terkait dengan aksi reaktif Presiden berikut jajaran kabinet pemerintahan saat ini dalam berkinerja ataupun mengelola persepsi publik. Aktifnya langkah Presiden dan Wakil Presiden, yang diikuti pula oleh gaya blusukan anggota kabinetnya, terbukti mampu membangun kesan kepada publik bahwa kabinet saat ini kerap hadir dan berupaya keras mencoba memecahkan setiap permasalahan bangsa. Ketika tekanan ekonomi makin mengimpit, misalnya, kecepatan berespons dan mewacanakan alternatif pengendalian. seperti pembangunan berbagai infrastruktur di daerah, ditunjukkan. Tak pelak, citra kepemimpinan Jokowi bersama jajaran kabinetnya menuai apresiasi positif. Saat ini, tak kurang dari 80 persen responden yang menilai "baik" dan "baik sekali". Padahal, pada tiga bulan sebelumnya hanya 65 persen yang menilai "baik" dan "baik sekali". Dengan pencapaian tersebut, saat ini apresiasi publik terhadap citra pemerintahan bahkan mulai mendekati kondisi pada awal-awal pemerintahan ini terbentuk karena saat itu hampir 9 dari 10 responden survei menyatakan "baik" dan "baik sekali".

Peningkatan citra berjalan paralel dengan derajat keterpilihan Jokowi. Sebagai gambaran, apabila saat ini dilakukan pemilihan presiden, berdasarkan hasil survei kali ini, dari semua responden yang sudah memiliki calon presiden pilihan mereka, tidak kurang dari 56 persen menyatakan akan memilih Jokowi. Kondisi ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penilaian tiga bulan lalu karena saat itu hanya 43 persen yang memilih Jokowi. Namun, apabila dibandingkan dengan hasil Pemilu Presiden pada Oktober 2014 yang menempatkan dirinya sebagai Presiden, tingkat keterpilihan saat ini tergolong mirip, yang sekaligus mengindikasikan kemampuan dirinya memulihkan kepercayaan para pemilih yang sempat tergerus.
Perubahan dukungan

Selain mengungkapkan kecenderungan semakin pulihnya hubungan politik Jokowi dengan masyarakat, hasil survei juga mengindikasikan adanya perubahan pola hubungan politik antara presiden dan partai-partai politik. Sebagaimana yang terjadi pada bulan-bulan awal kepemimpinan Jokowi, naik ataupun turunnya apresiasi publik terhadap kinerja Presiden berkorelasi dengan peningkatan ataupun penurunan apresiasi terhadap partai politik pendukung Presiden, seperti PDI-P dan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Sebagai gambaran, pada bulan ketiga usia pemerintahan, tatkala apresiasi positif diraih pemerintah, PDI-P mampu menempatkan dirinya sebagai partai politik yang paling populer di masyarakat. Pada bulan keenam usia pemerintahan, ketika terjadi penurunan popularitas Jokowi, PDI-P pun turut turun. Namun, saat ini berbeda. Peningkatan apresiasi ataupun tingkat keterpilihan Jokowi di mata publik tidak serta-merta diikuti oleh meningkatnya popularitas PDI-P dan partai-partai politik yang tergabung dalam KIH. Sekalipun tingkat keterpilihan PDI-P masih tertinggi, dibandingkan penilaian sebelumnya relatif stagnan, tidak terjadi peningkatan sebagaimana yang terjadi pada popularitas Jokowi. Hal yang sama terjadi pada popularitas KIH yang relatif tetap dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya.

Perubahan pola hubungan ini mengindikasikan telah terbangun jarak politik baru di mata masyarakat antara pemerintahan Jokowi dan partai politik pendukungnya. Tidak selalu apresiasi publik terhadap pemerintahan Jokowi berelasi positif dengan popularitas partai-partai pendukungnya. Dalam konteks politik yang lebih luas, kondisi ini dipandang cukup ideal lantaran mampu mencairkan dikotomi politik yang terbangun semenjak Pemilu Presiden 2014.

Penelusuran terhadap hasil survei ini menunjukkan bahwa pola hubungan semacam inilah yang diharapkan publik, baik mereka yang mengaku menjadi pendukung partai pendukung pemerintah maupun yang tergabung dalam partai-partai yang beroposisi. Dengan perkataan lain, pemerintahan Jokowi di mata publik sudah membangun jarak politik yang seharusnya terhadap partai politik, tidak hanya terhadap partai-partai KIH, tetapi juga partai-partai yang beroposisi terhadap pemerintahannya. (Litbang Kompas)

Bestian Nainggolan