Sabtu, 22 Agustus 2015

Ada yang Keliru di Papua

KASUS di Karubaga, salah satu distrik di Kabupaten Tolikara, sekitar 265 kilometer arah barat daya Kota Jayapura, Papua, Jumat (17/7), menyadarkan kita bahwa ternyata selama ini ada yang keliru dalam memandang provinsi di wilayah paling timur negara republik ini.
Kita tidak ingin masuk dalam persoalan gesekan antaragama di Karubaga. Kita hanya ingin berkaca dan mengoreksi diri atas segala rentetan kejadian yang muncul selama ini di Bumi Cenderawasih. Dari hati yang paling dalam kita tidak ingin Papua selalu bergejolak dan memunculkan gesekan yang sebenarnya tidak ingin kita kehendaki bersama, kecuali jika memang ada yang menghendaki itu.
Kita masih ingat bagaimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyerukan untuk memberi hati terhadap rakyat Papua. Namun yang terjadi ketika itu dan menurut penilaian rakyat di sana: pemerintah belum sepenuhnya memberi hatinya untuk Papua. Kekerasan apa pun bentuknya masih terjadi. Kini ketika Jokowi menjadi presiden, perhatian terhadap Papua juga digiatkan. Kita mencatat beberapa kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Papua di luar kampanye pemilihan presiden (pilpres). Jokowi bahkan ikut merayakan Natal Nasional di Bumi Cenderawasih pada 27 Desember 2014. Keputusan untuk ikut merayakan Natal di Papua berbeda dengan kebiasaan sebelumnya bahwa Perayaan Natal Nasional selalu diadakan di Jakarta, ibu kota negara.
Pada Juni 2015, Presiden Jokowi juga kembali mengunjungi Papua. Dalam kunjungannya kali ini, Jokowi meresmikan pengoperasian infrastruktur sistem jaringan tulang punggung pita lebar (broadband) serat optik Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) di Manokwari, Papua Barat. Jokowi juga secara resmi telah mencabut larangan jurnalis asing meliput di Papua. Hal menarik lainnya adalah pemberian grasi kepada lima tahanan politik di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura, Papua, pada 9 Juni 2015.  Presiden bahkan memberi jaminan keselamatan kepada eks tahanan politik Papua tersebut. Kelima tahanan politik yang diberi grasi itu, yakni Apotnalogolik Lokobal, Numbungga Telenggen, Kimanus Wenda, Linus Hiluka, dan Jefrai Murib.
 
Tanpa hendak memihak dalam kasus bentrok berdarah, Jumat pekan lalu di Karubaga, faktanya adalah muncul penembakan yang dilakukan aparat terhadap rakyat di sana. Satu warga tewas dan belasan lainnya dilaporkan luka-luka terkena peluru, walau ada klaim bahwa tembakan diarahkan ke atas. Faktanya, ada korban yang tewas dan terluka akibat terkena peluru.
Pascakejadian itu, Presiden Jokowi memerintahkan penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan di Karubaga, membangun kembali fasilitas yang rusak di sana. Untuk itu, Jokowi memberikan bantuan Rp 1 miliar. Kepala negara juga meminta semua pihak sama-sama menenangkan situasi di Karubaga.
Kita menyampaikan apresiasi dengan apa yang baru akan ditempuh presiden. Paling tidak perhatian kepala negara itu bisa memberi suasana sejuk bagi masyarakat Papua yang jujur saja selama ini merasa selalu ditinggalkan pemerintah di Jakarta. Tidak cuma itu, teror dan intimidasi telah menjadi bagian yang agaknya sulit terpisahkan dari masyarakat di sana.
Dalam kaitan ini kita juga mengingatkan agar kebijakan Presiden Jokowi itu patut ditindaklanjuti secara benar, terutama bagi aparat keamanan yang bertugas di Papua. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat sepanjang 2014, sedikitnya 27 kasus kekerasan di Papua dilakukan aparat kepolisian; sedangkan militer terlibat dalam 14 peristiwa kekerasan dan pihak-pihak tidak dikenal sebanyak 21 peristiwa.
Sekali lagi kita meminta aparat keamanan yang bertugas di Papua mengedepankan tindakan yang lebih humanis ketimbang represif. Kita berharap ke depan tidak ada lagi tindakan tidak pantas yang dilakukan aparat keamanan yang bertugas di Papua. Tidak ada lagi aksi penembakan atau apa pun namanya yang melukai rakyat Papua. Di samping hal itu, kita juga mengajak pemerintah di Jakarta untuk peka terhadap persoalan kesejahteraan rakyat Papua. Perlu terobosan ekonomi dari pemerintah pusat untuk membenahi persoalan perut di Papua.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) agaknya menjadi perhatian khusus. Dengan kualitas SDM yang mumpuni, kita berharap dana otonomi khusus (otsus) tidak terbuang begitu saja tanpa sasaran yang jelas. Intinya, untuk memecahkan permasalahan di Papua tidak hanya bisa dijawab dengan dialog dan langkah persuasif. Semua pihak harus menggunakan hati untuk membangun Papua. Jika mereka ada hati dan menganggap orang Papua sebagai orang Indonesia yang hidup di negeri Indonesia, mereka harus membangun dengan cinta kasih. Dengan demikian, kecemburuan-kecemburuan politik dan sosial jangan dibangun lagi di Papua dalam bentuk kekerasan.

Kasus di Karubaga menjadi catatan kekerasan terakhir di Bumi Cenderawasih. Jangan ada lagi yang menjadikan Papua sebagai “ladang permainan”, apalagi untuk tujuan politik adu domba; merobek-robek kebinekaan kita sebagai bangsa.
24 Juli 2015
www.sinarharapan.co