Sabtu, 22 Agustus 2015

Poros Maritim Harus Berbasis "Jalur Rempah"

Ratusan masyarakat dari kawasan timur Indonesia (KTI), mendeklarasikan Solidaritas Jalur Rempah (Spice Routes). Solidaritas ini akan mengawal agar poros maritim menjadikan jalur rempah sebagai basis pembangunan maritim Indonesia.

Jalur ini terbukti mampu mengontrol ekonomi dunia pada masa lalu, ketika rempah masih menjadi primadona. Jalur ini berbeda dengan Jalur Sutera (Silk Routes).

Deklarasi sekaligus diskusi ini digelar di Jakarta, Selasa (23/9). Acara ini dihadiri sejumlah figur dari KTI, La Ode Ida (Wakil Ketua DPD), Engelina Pattiasina (Pendiri Archipelagic Solidarity), Kris Siner Keytimu (Tokoh Petisi 50), Hatta Taliwang (mantan anggota DPR), Phil Karel Erari (tokoh dari Papua), Immanuel Toebe (sesepuh dari NTT), dan Marthinus Saptenno (Guru Besar Kelautan Universitas Pattimura).

Engelina mengatakan, poros maritim yang digagas harus menjadikan KTI sebagai zona utama. Ini karena KTI telah memiliki tradisi ratusan tahun memenuhi kebutuhan pasar global. Selain itu, secara historis-arkeologis-kultural, poros maritim RI dimulai KTI akan bermanfaat bagi KTI dan daya saing RI abad ke-21. Ini karena luas KTI berkisar 68 persen dari luas wilayah RI.

Menurutnya, pembangunan poros maritim RI berbasis Jalur Rempah dari KTI akan menguntungkan pemerintah RI. Zona-zona ini sejak dulu telah memberi kontribusi bagi kemajuan dunia. Strategi ini menghasilkan percepatan pembangunan kawasan tertinggal, atau program pembangunan KTI.

Solidaritas Jalur Sutera juga meminta Jokowi-JK menjadikan poros maritim berbasis Jalur Sutera sebagai arah baru pembangunan Indonesia, yang bertitik pangkal di KTI. “Kami meminta kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk membebaskan KTI dari cengkeraman kapitalis. Hampir semua wilayah kaya sumber daya alam di KTI telah dikapling pemilik modal, baik wilayah darat maupun lautan,” ujarnya.

Solidaritas ini juga memandang sudah waktunya kabinet Jokowi-JK memberikan posisi startegis bagi kader dari KTI, guna mempercepat pengembangan kawasan ini. “Tidak ada salahnya kalau lebih dari 50 persen sekalipun. Ini karena wilayah terluas memang ada di KTI. Masa depan Indonesia itu ada di KTI,” kata Engelina.

La Ode Ida mengatakan, sebenarnya sudah terlalu banyak masukan, permintaan, dan desakan agar pemerintah memperhatikan KTI. Namun, semua itu hanya dianggap angin lalu. Untuk itu, La Ode menganggap perlunya semua komponen membangun kerja sama, termasuk dengan pengambil kebijakan, agar semua kebijakan berpihak kepada pengembangan KTI.

“Salah satu yang harus diperhatikan dalam pengembangan maritim ini adalah ekonomi yang mengembangkan kerajinan etnik. Ini sangat potensial untuk dikembangkan,” ucapnya.

Menurutnya, semua pihak perlu mengawal poros maritim yang digagas Jokowi-JK, sehingga benar-benar membawa manfaat bagi rakyat di KTI. “Namun, hampir semua potensi dan kekayaan di KTI telah menjadi milik pemodal. Ini bagaimana?” ujarnya.

Kris Siner Keytimu mengatakan, pemerintah harus senantiasa diingatkan terus-menerus untuk secara serius memperhatikan KTI. Untuk itu, perlu adanya suatu upaya meningkatkan posisi tawar. Kalau tidak, tidak pernah ada upaya serius untuk memperhatikan kawasan yang memang sebagian besar terdiri atas maritim.

24 September 2014
www.sinarharapan.co