Pemerintah sebaiknya tidak terburu- buru mengeluarkan opini-opini
yang terlalu jauh terkait peredaran beras plastik. Pemerintah hanya
perlu sesegera mungkin menuntaskan kasus itu, mengusut, dan menyelidiki
dari mana dan apa motivasi peredaran beras plastik itu serta menjamin
bahwa beras yang beredar di pasar sungguh aman untuk dikonsumsi. berbagai pernyataan subjektif dari para pejabat justru hanya
memperkeruh situasi.
Bermula dari temuan di Bekasi, belakangan beras yang dicampur beras
plastik ditemukan di banyak wilayah di Indonesia. Menurut Ketua Umum
Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), peredaran beras plastik
atau beras sintetis itu meluas hingga Sumatera dan Bali. Kabar itu
sangat meresahkan masyarakat sehingga pemerintah perlu segera menangani
kasus itu dengan cepat. Jika teroris saja bisa dilacak, apalagi
peredaran beras plastik. Alih-alih melaporkan perkembangan pengusutan
dan penyelidikan kasus beras plastik, para pejabat tampaknya lebih suka
beropini terlebih dahulu. menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai ada
upaya sabotase terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Agak
prihatin juga apabila pemerintah dapat disabotase hanya dengan beras
plastik. Sudah jelas, wibawa pemerintah diuji jika tidak mampu menangani
peredaran beras plastik dengan cepat dan tegas.
Ada kemungkinan pula, persaingan usaha yang tidak sehat sebagai
pemicu peredaran beras plastik. Dirunut secara logis, bahan plastik
lebih mahal daripada bahan beras, sehingga tidak mungkin peredaran beras
plastik itu untuk meraih keuntungan. Persoalan yang harus diungkap ke
publik, apakah persaingan usaha yang tidak sehat itu terjadi di antara
pengusaha domestik atau melibatkan jaringan multinasional untuk
menghancurkan pasar domestik?
Kabar tentang peredaran beras plastik telah mengakibatkan kepercayaan
konsumen terhadap pasar tradisional menurun. Omzet pedagang beras pun
anjlok. Jika tidak segera dijernihkan oleh pemerintah, yang terlebih
dahulu terkena dampak buruk adalah para pedagang kecil dan menengah
karena setiap kali ada kasus semacam itu, sidak selalu menyasar pedagang
kecil. Apalagi, kemunculan beras plastik beriringan dengan polemik
terkait beras impor.
Di tengah situasi ekonomi yang tidak bergairah, masyarakat saat ini
menanti kecepatan tanggap pemerintah untuk mengungkap secara gamblang
kasus beras plastik. Publik yakin, persoalan ini bukan masalah yang
sulit karena jalur distribusi beras seharusnya lebih mudah dilacak. Jika
pemerintah tidak cepat mengungkap peredaran beras plastik, kepercayaan
publik terhadap pemerintah pasti akan menurun. Setop opini dan percepat
penyelidikan.
25 mei 2015
http://berita.suaramerdeka.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar