Sabtu, 22 Agustus 2015

walkout cermin ego politik

Setelah Fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walkout dari persidangan DPR, kini PDIP dan tiga partai koalisinya juga menempuh jalan serupa. Cara yang mereka tempuh memang sah dalam sistem pengambilan keputusan di parlemen. Namun, hal tersebut mencerminkan kegagalan para politikus untuk mendahulukan permusyawaratan dalam memutuskan persoalan bangsa dan negara.

Bila Fraksi Demokrat ngambek keluar sidang karena opsi yang mereka usulkan dalam pembahasan RUU Pilkada tidak memperoleh sambutan seperti yang diinginkan, PDIP bersama PKB, Hanura, dan Nasdem walkout karena merasa aspirasinya tak didengar. Namun di balik itu, hal paling pokok yang melatarbelakanginya adalah karena mereka memperhitungkan akan kalah dalam pemungutan suara.

PDIP sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilu lalu (19 persen) gagal menempati posisi ketua DPR karena terganjal oleh UU MD3 yang baru. Koalisinya bersama tiga partai lain tidak bisa membentuk paket pemimpin DPR, sedangkan jumlah anggotanya kalah dari Koalisi Merah Putih (KMP). PDIP juga gagal menarik suara Demokrat, meski pendekatannya sudah dirintis sejak pembahasan RUU Pilkada, ternyata tidak menghasilkan kesepakatan karena arogansi kedua pihak.

PDIP dikabarkan menurunkan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk bertemu langsung dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), antara lain membahas kemungkinan dukungan Demokrat dalam pemilihan pemimpin DPR. Dikabarkan bahwa secara prinsip SBY bisa menerima kerja sama itu, tetapi ia harus membicarakannya dengan Megawati. Ini persoalan lama antara dua pemimpin bangsa yang satu sama lain tidak mau mengalah dan menimbulkan biaya besar bagi rakyat.

Kita bisa mengatakan bahwa egoisme politik para pemimpin itu ternyata lebih dikedepankan, ketimbang mereka duduk bersama untuk bermusyawarah demi kebaikan rakyat, bangsa, dan negara. Seperti halnya Mega, sebentar lagi SBY juga akan menjadi pensiunan presiden.

Nilai ketokohannya akan diukur sejauh mana ia mampu mengedepankan sikap kenegarawanan. Melihat gelagatnya, kita mengkhawatirkan kedua tokoh ini akan mengedepankan kepentingannya sebagai ketua parpol dan kelompoknya, bila perlu saling tikam untuk mengalahkan yang lain.

Sikap Demokrat walkout dari pembahasan RUU Pilkada dan walkout PDIP dalam pemilihan pemimpin DPR, secara tidak langsung merefleksikan egoisme kedua pemimpin tadi. Kita sekarang hanya bisa menyesalkan komposisi pemimpin DPR yang tidak mengakomodasi PDIP dan PKB sebagai pemilik kursi besar di DPR. Padahal, itu sebenarnya bisa dihindari bila para pemimpin legawa, mau bermusyawarah, serta mengakomodasi kepentingan satu sama lain.

Kini tidak ada gunanya kita mengecam dan mengkhawatirkan dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) yang menguasai pemimpin DPR, mungkin juga MPR, karena dipandang bisa mengganggu kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Ada hal positif yang bisa kita harapkan dalam situasi seperti ini, yaitu ketatnya pengawasan parlemen terhadap pemerintah sehingga penyimpangan bisa dihindari.

Kita memiliki pengalaman buruk pada masa lalu, ketika DPR Gotong Royong (GR) bersikap yes man kepada Presiden Soekarno sejak 1960, berakibat kondisi bangsa dan negara terus memburuk. DPR pada masa pemerintahan Presiden Soeharto juga setali tiga uang. DPR tidak mampu melakukan pengawasan efektif sehingga kekuasaan hampir tidak terkontrol dan akhirnya kehilangan kepercayaan rakyat.

Dalam perspektif ini, KMP bisa menjalankan fungsi pengawasan lebih baik sehingga pemerintahan Jokowi-JK bisa tetap berjalan pada rel yang benar. Namun, kita harus mengawasi tingkah pola KMP dan menjewer mereka bila menunjukkan arogansi yang lebih mengedepankan kepentingan kelompok ketimbang berpihak pada rakyat. Ukurannya adalah sejauh mana kepentingan rakyat lebih dipentingkan, baik oleh pemerintahan Jokowi-JK atau parlemen yang dikuasai KMP.

Karena itu, kita tidak perlu merisaukan situasi ini, termasuk bila benar Presiden SBY akan mengeluarkan perppu untuk membatalkan RUU Pilkada. Dinamika politik itu akan baik-baik saja, sepanjang ukuran kita tetap sama, yaitu kepentingan rakyat, bukan sekadar kepentingan sempit dan egoisme sektoral.

03 Oktober 2014
http://www.sinarharapan.co/