Sabtu, 22 Agustus 2015

Sinyal Negatif dari Kabinet

Perombakan kabinet sebelum peringatan ke-70 proklamasi kemerdekaan RI ternyata tidak serta-merta membuat pemerintahan solid dan mampu bergerak cepat mengatasi keadaan ekonomi yang memburuk. Silang pendapat yang muncul dari sejumlah menteri justru memperkeruh keadaan,  yang tentu saja membingungkan masyarakat.

Hal tersebut  merupakan tantangan baru  bagi Presiden Joko Widodo. Ia harus mampu menyamakan visi para anggota kabinet, menyelaraskan langkah, meningkatkan koordinasi dan mutu komunikasi mereka. Bila tidak, keadaan akan semakin tak terkendali karena masyarakat  menerima sinyal negatif dan arah yang jelas ke mana pemerintah akan menuju. Perekonomian kita bisa semakin meriang karena upaya pemerintah tidak fokus dan kurang terkoordinasi dengan baik.

Kita menerima sinyal yang buruk ketika menko kemaritiman yang baru, Rizal Ramli, secara terbuka mengkritik kebijakan koleganya. Tudingan Rizal berkaitan dengan rencana pembelian pesawat Airbus oleh Garuda Indonesia, pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, dan proyek kereta api supercepat Jakarta-Bandung. Kritik terbuka oleh seorang anggota kabinet terhadap sesama pejabat tinggi, tentu saja, terdengar sangat aneh, membingungkan, dan tidak produktif.

Apalagi Rizal juga menuding adanya konflik kepentingan di balik proyek-proyek tersebut. Tidak jelas apa yang dimaksudkan Rizal dengan adanya conflict of interst dalam proyek-proyek raksasa tersebut. Namun bagi awam, pengalaman memberikan pelajaran bahwa konflik kepentingan itu bisa berupa penguasaan proyek tertentu, fee, kick back, mark up, rente, dan semacamnya. Ditengarai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih berlangsung.

Kepentingan terselubung seperti itu yang oleh Rizal dipandang tidak sesuai lagi dengan slogan pemerintahan Jokowi-JK, yaitu revolusi mental. Kebiasaan lama pejabat pemerintah yang buruk dan merugikan keuangan negara harus dikikis habis. Rekayasa proyek tertentu demi  keuntungan pribadi maupun kroninya merupakan praktik lama yang seharusnya ditinggalkan pemerintahan Jokowi-JK ini.

Tonjokan Rizal, tentu saja, menimbulkan keresahan. Dari dulu ia dikenal vokal. Namun, sebagai anggota kabinet, cara dan gayanya tidak bisa diterima karena buruk secara manajemen pemerintahan. Apalagi ia seorang menteri senior yang seharusnya memberikan contoh bagaimana berkoordinasi dengan baik, sehingga misi pemerintah bisa berjalan  mulus.
 
Terlepas dari cara dan gaya Rizal Ramli yang keluar dari tata krama pemerintahan, kita bisa menukik pada substansinya. Hampir pasti pemerintah akan berusaha meredam isu pokok yang disoroti Rizal dan suasana akan bisa diharmoniskan. Namun, publik berhak memperoleh penjelasan lebih jauh mengenai tudingan adanya conflict of interest yang melibatkan pejabat tinggi pemerintah di balik proyek-proyek tadi.

Masyarakat akan terus menduga-duga adanya fee dan komisi bernilai ratusan miliar, bahkan mungkin triliunan rupiah, yang diperoleh pejabat tinggi tertentu karena berjasa mengegolkan proyek untuk kemenangan pihak tertentu. Bila dugaan ini benar, pemerintahan Jokowi tak beda dengan penguasa sebelumnya, yang membiarkan suburnya praktik kongkalikong alias KKN.

Ini ironi kita. Bila dibiarkan, hal tersebut akan menggerogoti pemerintahan Jokowi sendiri, seperti yang terjadi pada masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketidaktegasan SBY telah dimanfaatkan sejumlah pembantunya untuk menggaruk keuntungan dari proyek-proyek pemerintah, sehingga beberapa menteri dan politikus dijebloskan ke penjara.

Citra SBY dan Partai Demokrat hancur dalam beberapa tahun terakhir kekuasaannya sehingga kalah telak dalam pemilu tahun lalu. Secara sangat cerdas Jokowi yang didukung PDIP mengusung tema “revolusi mental” untuk memperbaiki pemerintahan yang korup, sehingga menarik puluhan juta pemilih untuk mengantarkannya menjadi presiden.

Namun, tantangan bagi Jokowi apakah ia mampu memimpin pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Jokowi tidak lagi bisa bersembunyi dari sorotan publik karena pemerintahannya belum berprestasi, bahkan tidak mampu menahan penurunan kinerja ekonomi yang terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi terus menurun, nilai rupiah merosot, dan harga-harga barang makin mahal.

Dalam keadaan seperti ini, apa pun akan disorot publik dan pemerintah akan disalahkan. Bila  benar ada konflik kepentingan  di balik proyek-proyek raksasa tadi, dan Jokowi membiarkannya, itu sangat melukai rakyat. Hal tersebut sangat tidak adil karena KKN dibiarkan merajalela di tengah kehidupan rakyat yang makin susah.

Ada dua hal yang harus dilakukan Jokowi. Pertama, menjewer Rizal Ramli dan memastikan agar ekonom senior itu bisa menjaga pernyataannya, meningkatkan koordinasi, dan memacu kinerja kementerian dalam lingkupnya. Kedua, Jokowi harus memastikan pemerintahannya terbebas dari praktik KKN yang justru akan menggerogoti kewibawaannya.

Pemerintah tidak bisa lagi beranggapan bahwa “keadaan baik-baik saja” karena kondisi riil memang tidak bagus.  Kita berharap, waktu ke depan digunakan sebaik-baiknya untuk melakukan koreksi sejalan slogan revolusi mental agar pemerintahan diabdikan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.

18 Agustus 2015
www.sinarharapan.co