Sabtu, 22 Agustus 2015

Memburu Pengejar Rente Impor Pangan

Instruksi Presiden Joko Widodo agar Polri menangani kasus-kasus ekonomi perlu kita dukung, guna memperkecil ruang gerak para spekulan dan pengejar rente. Setelah kasus dwelling time, kepolisian diminta menyusuri jejak para spekulan yang memainkan pasokan barang kebutuhan pangan yang sangat merugikan konsumen.

Permainan pasokan barang sudah berkali-kali terjadi. Bukan hanya pasokan daging, melainkan juga beras, kedelai, semen, gula, bahkan garam pun dimainkan. Jelas ada spekulan yang bermain. Mereka bekerja sama dengan pejabat tertentu, termasuk memanipulasi data, sehingga pemerintah mengizinkan impor.

Sering terjadinya silang pendapat antarpejabat, misalnya antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, karena permainan data tersebut. Masalah ini tidak pernah ditangani secara tuntas. Kasus terus berulang. Bukan hanya pengusaha yang untung, melainkan pejabat juga mendapatkan fee dari kekacauan pasar tersebut bila pengusaha menangguk untung besar. Hampir semua komoditas impor dimainkan, bahkan ikan teri pun dijadikan bahan spekulasi.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menginstruksikan anak buahnya untuk meneliti terkait kelangkaan bahan pangan yang makin meresahkan konsumen. Ia mencium gelagat tidak sehat mengenai kemungkinan pihak-pihak yang sengaja menahan pasokan barang.

“Masalah prosedur impor itu akan diteliti karena ada ulah para pelaku usaha yang membuat kita ketergantungan pada impor,” katanya kemarin.

Mereka ditengari sengaja menimbun barang sehingga terjadi kelangkaan barang dan harus impor. Kepolisian akan menindak pengusaha yang memainkan distribusi barang, juga pejabat pemerintah yang “main mata” dan memanipulasi data. “Banyaknya produk impor itu harus diteliti, apakah betul karena ada kelangkaan atau karena hal lain,” ujarnya.

Gejolak pasar belakangan ini terjadi terkait kelangkaan daging di pasaran sehingga harga meroket dan konsumen menjerit. Para pedagang daging di Jabodetabek bahkan mogok dagang karena kelangkaan pasokan tersebut.

Mereka bahkan mencurigai ini akibat ulah “mafia daging”, terutama dari kalangan importir. Stok daging sengaja ditimbun sehingga harga terus membubung tinggi.

Berkembang spekulasi harga dibiarkan melambung hingga Idul Adha yang masih satu setengah bulan lagi. Ini karena saat ini kebutuhan kambing dan sapi meningkat. Kalau spekulasi tersebut benar, pedagang pasar pun sulit berjualan, keuntungan mengecil, dan konsumen menjerit.

Badan Urusan Logistik (Bulog) dikabarkan melakukan operasi pasar untuk menjual daging seharga Rp 95.000 per kg, di bawah harga yang terjadi sekarang. Namun, masih harus kita amati sejauh mana kemampuan Bulog menyeret harga turun kembali. Pasar akan bergerak atas dasar penawaran dan permintaan sehingga Bulog harus bersaing dengan spekulan dalam upaya menstabilkan harga.

Kita sangat memprihatinkan keadaan ini sambil berharap para spekulan bisa disadarkan karena perbuatan mereka sangat merugikan konsumen. Oleh karena itu, kita mendukung upaya-upaya pemerintah dan kepolisian menyisir jejak spekulan pangan tersebut dan menangkap mereka yang terbukti terlibat. Tindakan ini sesuai janji Presiden Jokowi yang akan menindak para penimbun dalam upaya mengatur distribusi barang agar berjalan lebih sehat.

Namun, kita juga perlu mengingatkan pemerintah bahwa kasus-kasus distribusi pangan tersebut juga terkait kegagalan pemerintah menjaga ketahanan pangan. Penelitian yang dilakukan Economist Intelligence Unit (IEU) masih menempatkan Indonesia pada peringkat ke-64 dari 105 negara dalam Indeks Ketahanan Pangan. Peringkat kita termasuk kategori “moderate” sedangkan Malaysia dan Thailand sudah tergolong “good”, demikian pula Singapura.

Pratibha Thaker, Regional Director Middle East and Africa EIU, beberapa waktu lalu mengatakan Indonesia mendapat skor 46,8 dari rentang 0-100 dan termasuk dalam kategori moderat. Dalam indeks, tercatat empat level kategori, yakni best, good, moderate, dan need improvement. Pemeringkatan tersebut menggunakan 25 indikator yang terbagi ke dalam tiga kategori besar, yakni jangkauan dan akses finansial, ketersediaan, kualitas, dan keamanan pangan.

Kenyataan ini memperlihatkan pembangunan kita menyimpan berbagai ironi yang merugikan rakyat, namun menguntungkan para spekulan dan pejabat yang korup. Kita masih bekutat pada fakta bahwa para petani tidak menerima penghasilan lebih ketika harga beras naik, tapi rente justru dinikmati pedagang. Demikian pula dengan garam, ikan, produk hortikultura dan semacamnya. Mata rantai distribusi dan perdagangan yang terlepas dari jangkauan produsen menyebabkan keuntungan lebih banyak dinikmati pedagang.

Pemerintah harus menata kembali jalur-jalur distribusi tersebut, bahkan bila perlu mengembalikan peran Bulog sebagai penyangga yang mengendalikan dan menstabilkan harga. Kita berharap tindakan kepolisian menyisir “mafia pangan” bisa membongkar jaringannya, termasuk para pejabat yang berada di belakang layar. Kita berharap Polri bekerja serius, seperti dalam kasus dwelling time, termasuk menangkap dan memidanakan mereka yang terlibat.

11 Agustus 2015
www.sinarharapan.co