Sabtu, 29 Agustus 2015

Tantangan Kontroversial Rizal Ramli

Berotak pintar ternyata belum menjamin memiliki perilaku yang benar dan memiliki etiket. Contoh aktual adalah perilaku yang dipertontonkan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, yang menantang debat Wakil Presiden Jusuf Kalla secara terbuka.

Tantangan Rizal ini untuk menanggapi pernyataan JK yang meminta Rizal mempelajari terlebih dahulu proyek listrik 35.000MW sebelum berkomentar bahwa proyek pemerintah itu tidak masuk akal.

”Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum,” kata Rizal kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan. Rupanya ia lupa, ketika berbicara bukan lagi sebagai pengamat ekonomi atau pengkritik kebijakan pemerintah.

Sebagai menteri, dia adalah bagian dari pemerintahan sekarang. Dan Kalla adalah wakil presiden yang secara struktural adalah atasannya. Maka tidak sepantasnya ada ucapan seperti itu. Namun rupanya ”lupa status” Rizal bukan kali ini saja. Sebelumnya dia terlibat polemik dengan Menteri BUMN Rini Soemarno mengenai pembelian pesawat Garuda.

Keruan saja Rini jengkel dan menegaskan Garuda adalah BUMN yang jelas di bawah Kemenko Perekonomian, bukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Rini menjawab kritik Rizal dengan meminta jangan ada campur tangan di luar Kemenko Perekonomian.

Meskipun seperti biasa disampaikan dengan bahasa yang menyindir, permintaan JK supaya Rizal mempelajari lebih dahulu proyek listrik tersebut sebelum dinyatakan ke masyarakat, adalah hal yang tepat. Hal ini dimaksudkan untuk tidak membuat bingung publik, karena ada dua informasi yang berbeda dari pemerintahan.

Juga untuk mencegah kesan bahwa internal pemerintah ternyata tidak kompak satu sama lain dalam menyikapi kebijakan. Rizal harus segera sadar posisi. Tak selayaknya dia mengkritik program pemerintah di hadapan publik. Presiden Joko Widodo perlu mengulang tegurannya sampai Rizal sadar seharusnya kritik disampaikan di lingkungan internal.

Keributan di Kabinet Kerja bisa saja mengganggu usaha konsolidasi pemerintahan pasca-reshuffle. Selain itu bisa juga kegaduhan ini mengirimkan sinyal yang membuat investor atau pelaku usaha tak percaya kepada pemerintah. Padahal banyak persoalan ekonomi menunggu segera dibenahi.

Pertumbuhan ekonomi yang melambat, ancaman peningkatan pengangguran, kemelemahan nilai rupiah, kekeringan dan potensi ancaman terhadap produksi padi, dan lain-lain. Persoalan- persoalan itu tak perlu ditambahi dengan kegaduhan di internal pemerintahan. Rizal perlu segera merapatkan barisan, memahami posisi, dan mengurus perkerjaannya. Kritik cukup di rapat kabinet saja.