Realistiskah Target Pertumbuhan Ekonomi?

Realistis dan optimistis adalah dua kata yang paling tepat untuk menilai paparan kebijakan ekonomi pemerintah, sebagaimana diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 beserta nota keuangannya pada sidang paripurna DPR 14 Agustus 2015. Realistis karena pemerintah tidak mematok angka yang terlalu tinggi untuk pertumbuhan ekonomi namun tetap optimistis.

Dalam pengantar nota keuangan yang disampaikan Presiden, pemerintah menjanjikan pertumbuhan ekonomi 5,5 persen pada 2016. Sementara pada saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dan hanya mencapai 4,67 persen, janji pemerintah untuk mencapai pertumbuhan 5,5 persen itu dipandang sebagian kalangan sebagai janji-janji kosong belaka yang akan sulit terpenuhi. Pandangan pesimistis itu muncul karena hanya melihat pada kondisi saat ini.

Namun, mencermati asumsiasumsi yang disampaikan pemerintah, sikap realistis pemerintah merupakan modal besar untuk mencapai optimisme pertumbuhan ekonomi. Dalam RUU APBN 2016, dicantumkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS adalah Rp 13.400 per dolar AS. Meski kondisi riil pasar saat ini sudah pada angka Rp 13.700-an. Tim ekonomi yang baru hasil perombakan ikut menambah optimisme pemerintah dan masyarakat bahwa target dapat tercapai.

Sikap realistis tercermin dari perkiraan inflasi 4,7 persen pada 2016 dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti perkembangan harga komoditas pangan dan energi dunia, pergerakan nilai tukar rupiah, serta perubahan iklim. Asumsi harga minyak dunia 60 dolar AS per barel juga cukup realistis sebagai patokan prediksi ekonomi pada 2016. Namun, semua asumsi dan prediksi itu tidak ada gunanya apabila tidak didukung stabilitas politik.

Stabilitas politik tidak lagi dicapai melalui represi dan rezim otoriter seperti dialami Indonesia pada era pemerintahan sebelumnya. Stabilitas politik hanya dapat dicapai apabila para aktor politik di negeri ini mengubur ego masing-masing. Presiden mengingatkan para pengelola media massa misalnya, untuk tidak melulu mengejar rating sehingga mengabaikan peran media massa sebagai pemandu publik untuk kebijakan bersama.

Di sisi lain, target pertumbuhan itu tidak ada artinya apabila kesejahteraan masyarakat belum merata. Seperti dikemukakan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, nikmat kemerdekaan selama ini belum dirasakan semua masyakarat karena hanya 20 persen warga yang betul-betul merasakan kesejahteraan. Jadi, selain mengejar pertumbuhan ekonomi, tugas negara adalah meningkatkan kesejahteraan bagi 80 persen warga masyarakat.

18 Agustus 2015
http://berita.suaramerdeka.com/