Calon Pimpinan KPK yang ”Tidak Biasa”

Destri Damayanti, Ketua Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan pihaknya tidak bisa diintervensi. “Kami mencari pimpinan KPK yang berkualitas, karena ini juga menjadi pertaruhan integritas kami,” katanya.

Ia juga menjelaskan lima kriteria dalam penilaian calon yakni integritas, kompetensi, kepemimpinan, independensi, dan pengalaman kerja. Kita angkat kembali penegasan itu dalam editorial ini.

Bukankah nalar nuraniah bangsa ini pasti mengimpikan tekad penguatan pemberantasan korupsi? Tekad itu membutuhkan soliditas kelembagaan penegak hukum, yang dalam puncak piramida struktur psikologi masyarakat pasti KPK yang menempatinya. KPK yang kuat butuh sumberdaya kepemimpinan yang tangguh.

Kepemimpinan tangguh itulah yang kini sedang dijaring oleh Pansel Capim KPK melalui tahap demi tahap proses seleksi. Dari tahapan tes wawancara terhadap 19 calon yang tersaring ke tahap ini, rekam jejak calon diverifikasi dan dieksplorasi. Mulai dari catatan-catatan masukan masyarakat sipil, temuan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Kepolisian, melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) juga memberi stabilo merah nama-nama yang potensial punya persoalan, yang diserahkan kepada pansel. Kecenderungan pelemahan KPK belakangan ini seharusnya menjadi pijakan pansel untuk menemukan para capim yang “tidak biasa”.

Kita tidak skeptik terhadap kemungkinan calon-calon yang disorot “mewakili lembaga tertentu”, namun menemukan orang yang “tidak biasa” akan mempersempit peluang keterpilihan capim dengan pendapat- pendapat dalam wawancara yang malah cenderung mengurangi keistimewaan dan keluarbiasaan KPK.

Bagaimana pendapat para capim tentang masa depan KPK, posisi hukum penyadapan, tim penyidik independen, juru bicara, dan lain-lain seharusnya memetakan sikap dan progresivitas calon-calon tersebut.

“Ketidakbiasaan” pandangan mereka menjadi indikator sejauh mana nanti memperjuangkan KPK sebagai lembaga yang “tidak biasa” pula dari sisi integritas. Persoalannya, bagaimana dengan fit and proper test di DPR nanti? Independensi pansel sejauh ini diyakini masih mampu menjauhi kemungkinan intervensi.

Namun konstelasi politik di DPR akan menjadi penentu akhir seperti apa kekuatan kepemimpinan KPK nanti. Maka ikhtiar pansel untuk menemukan calon-calon yang berintegritas, berupa produk orang-orang yang sudah benar-benar tersaring, akan menjadi penentu merah hijaunya formasi komisioner lembaga antirasuah tersebut.

28 Agustus 2015
berita.suaramerdeka.com