Sabtu, 29 Agustus 2015

Krisis Komunikasi Politik

Komunikasi antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dinilai buruk. Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi bahkan menegaskan, komunikasi antara Gubernur dan DPRD adalah pekerjaan rumah pertama yang harus segera diselesaikan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko selaku wakil gubernur. Seburuk apa sebetulnya komunikasi antara gubernur dengan legislatif sehingga timbul penilaian itu?

Komunikasi politik memang termasuk hal yang gampang dilakukan tetapi sekaligus juga sulit. Selain yang dialami Ganjar-Heru, sebagian besar pejabat publik, entah itu di daerah tingkat II, daerah tingkat I, di pusat kekuasaan di Jakarta, atau di lembagalembaga publik yang menuntut persentuhan dengan khalayak luas dan kebijakan publik, mengalami persoalan yang sama. Sejak era keterbukaan dimulai, krisis komunikasi politik justru menjadi-jadi.

Mengapa? Karena semua warga negara di Indonesia saat ini samasama dapat berperan sebagai pemain dan pelaku yang ikut menentukan dimensi komunikasi politik. Era keterbukaan, yang diikuti dengan kebebasan pers, mengakibatkan informasi dan gagasan apapun tidak dapat lagi dibendung atau dikontrol oleh pemerintah. Lanskap dan konteks komunikasi politik saat ini berbeda dengan komunikasi pada masa ketika proses hirarkis-otoriter masih berjalan.

Konteks tersebut menuntut penyikapan dan perilaku komunikasi yang berbeda. Praktik komunikasi politik di negara-negara tempat asal mula konsep itu berasal, seperti misalnya Amerika Serikat dan kemudian diikuti Inggris, telah melalui perubahan evolutif dari era komunikasi politik konvensional ke era komunikasi politik modern. Indonesia, tanpa kita sadari, tiba-tiba mengimpor pola komunikasi politik modern sehingga harus belajar dengan cepat.

Maka tidak heran apabila hampir sebagian besar persoalan dan kegaduhan di negeri ini dipicu oleh praktik komunikasi yang tidak pas dalam konteks dan cara. Belum lama ini, pilihan komunikasi Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menuai kegaduhan. Banyak kali dalam berbagai peristiwa, model komunikasi politik yang diterapkan elite kekuasaan lebih banyak menghasilkan distorsi. Tidak terhitung pula ketidakharmonisan para kepala daerah.

Loncatan yang tiba-tiba dari model komunikasi hirarkis-terkontrol-otoritarian ke model komunikasi egaliter-cairdemokratis dapat menimbulkan kegagapan komunikasi. Alih-alih muncul jembatan antara para pelaku, justru timbul jurang perbedaan yang makin lama makin dalam. Pada titik ini, bangsa Indonesia dapat mengalami krisis komunikasi politik yang berujung pada kemampetan diskursus. Sila musyawarah untuk mufakat tanpa disadari ikut terkubur.