Sabtu, 29 Agustus 2015

Politik Kebangsaan Muhammadiyah

“Lebih memprihatinkan lagi, disharmoni itu bukan berkait isu-isu ekonomi melainkan isu politik”

DATA pertumbuhan ekonomi nasional dan kegelisahan pedagang pasar seharusnya bisa mengingatkan para elite di Jakarta supaya jangan melulu sibuk dengan politik berkait pilkada, ataupun reshuffle yang akhirnya dilakukan. Lebih baik mendesak pemerintah dan partai pendukungnya untuk segera memperbaiki salah urus ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan tak mencapai target. Padahal pekan pertama Agustus 2015, BPS sudah mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2015 hanya 4,67%, melambat dibanding triwulan I-2015 yang 4,72% sehingga pertumbuhan ekonomi semester I-2015 hanya 4,7%. Kegelisahan itu tak hanya menyelimuti pebisnis besar. Di Jakarta dan Bandung, komunitas pedagang daging dan sapi potong mengagendakan mogok berjualan. Mereka menuntut ada upaya pemerintah menurunkan dan menstabilkan harga daging sapi. Setelah masalah daging sapi, kecukupan beras di dalam negeri diperkirakan menjadi masalah. Kemarau panjang saat ini menyebabkan kegiatan penggilingan padi menurun. Banyak uasaha itu berhenti beroperasi karena keminiman pasokan padi, akhir-akhir ini. Tapi tingkat kepedulian elite di Jakarta sangat minim, bahkan hampir tidak peduli. Semuanya sibuk dengan urusan pilkada 2015, dan memperebutkan jabatan menteri dengan menggoreng isu reshuffle. Pemain utama dua isu ini adalah beberapa kader PDIP.

Mereka terus memaksa pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengatasi calon tunggal di 7 dapil. Kebetulan, 5 calon tunggal di 7 dapil itu pasangan yang diusung partai tersebut. Perppu yang diminta itu tak masuk akal karena tahap pertama pilkada sudah dimulai, ditandai pendaftaran calon di 260 kabupaten/ kota plus 9 provinsi. Tak ada kegentingan yang mengharuskan penerbitan perppu untuk mengoreksi, melengkapi, atau memperkuat PKPU 2015. Lagi pula, persiapan dan pelaksanaan pendaftaran pasangan calon relatif lancar, kendati di beberapa tempat muncul masalah teknis. Kelompok Kepentingan Selain isu perppu calon tunggal, presiden terus didesak merombak formasi Kabinet Kerja.

Mereka berasumsi reshuffle resep paling mujarab. Ini argumentasi yang dicari-cari. Pasalnya di balik desakan merombak kabinet, yang diutamakan sesungguhnya adalah konsesi bisnis bagi sejumlah kelompok kepentingan. Kesulitan dan kelesuan ekonomi saat ini jelasjelas akibat salah urus pemerintahan. Benar bahwa ketidakpastian global ikut memengaruhi perlambatan ekonomi nasional. Tetapi potensi dalam negeri masih mampu menjadi faktor pendorong pertumbuhan bila dikelola dengan benar dan antisipatif. Tapi akibat salah urus, potensi lokal itu gagal menjadi motor pertumbuhan. Salah urus paling menonjol adalah kelambanan penyerapan anggaran. Akibatnya, APBN 2015 tak bisa diandalkan sebagai motor penggerak pertumbuhan.

Hingga akhir Juli 2015, realisasi belanja negara baru Rp 913,5 triliun, 46% dari pagu belanja Rp 1.984 triliun. Volume belanja barang dan belanja modal sangat rendah. Dengan sisa waktu kurang dari 4 bulan menuju akhir 2015, sebagian besar sisa anggaran belanja yang Rp 1.000 triliun itu tampaknya makin sulit terserap karena dua alasan utama. Pertama, kesibukan menyelenggarakan pilkada, dan kedua, penyusunan nomenklatur kementerian dan lembaga (K/L) yang tak kunjung selesai. Salah urus kedua tampak pada fakta endapan dana pembangunan Rp 273 triliun milik semua pemda.

Dana sebesar itu tidak digunakan untuk mendinamisasi pembangunan daerah tapi disimpan di perbankan dalam bentuk deposito dan giro. Dari besarannya, jumlah itu potensi nyata yang bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat di daerah. Faktor lain yang ikut menekan kinerja ekonomi dalam negeri adalah kemenurunan konsumsi domestik. Kemelemahan konsumsi dalam negeri sebenarnya bisa diprediksikan bila mengacu kebijakan pemerintah menaikkan harga jual energi, terutama BBM, pada November 2014. Daya beli atau konsumsi masyarakat akan melemah bila kenaikan harga energi tidak diikuti penyesuaian upah. Faktor eksternal dan internal penyebab kelambanan pertumbuhan ekonomi sudah teridentifikasi. Seharusnya Presiden dan partai-partai pengusung fokus mengatasi hambatan itu. Sayang, alih-alih bekerja sama mencari solusi, Joko Widodo dan beberapa kader PDIP malah lebih sering mempertonton perbedaan pandangan dan sikap. Lebih memprihatinkan lagi, disharmoni itu bukan berkait isu-isu ekonomi melainkan isu politik, rebutan jabatan menteri berkait isu reshuffle. Selain itu, upaya menggapai kemenangan besar dalam Pilkada 2015 dengan isu perppu calon tunggal. Mereka seperti tak peduli pada tingginya harga daging sapi dan ancaman kelangkaan beras. Pemerintah kini berusaha mengakselerasi penyerapan anggaran dan realisasi pembangunan infrastruktur strategis. Upaya itu akan dipayungi dengan perpres dan inpres. Upaya percepatan itu tidak mudah karena faktor Pilkada 2015 yang serentak itu. Apalagi bila partai pengusung pemerintahan saat ini masih terus merecoki pemerintah demi kepentingan sempit. Tidak mengherankan bila hari-hari ini banyak pihak menyebut Indonesia menjadi republik salah urus. Politik gaduh, ekonomi tidak terurus.


http://berita.suaramerdeka.com/