Badai Krisis Ekonomi

Gelombang krisis ekonomi makin terlihat dan terus menjalar hingga kawasan Asia. Krisis kini merembet ke Malaysia, Myanmar, dan Thailand yang mulai diterpa badai krisis ekonomi. Pascadevaluasi yuan, ringgit Malaysia, kyat Myanmar, dan bath Thailand rontok. Mata uang kyat terdepresiasi 24 persen, ringgit tergerus 18,3 persen, dan bath turun sebesar 8 persen terhadap dolar AS. Alarm bahaya krisis ekonomi makin nyaring dan menuntut kewaspadaan tinggi.

Indikator ke arah badai ekonomi diperkuat dengan rontoknya bursa saham Malaysia, yang turun 15,07 persen, dan bursa Thailand yang merosot 5,56 persen. Mata uang rupiah sudah mendekati Rp 14.000 per dolar AS. Jika dihitung sejak awal tahun, rupiah sudah merosot 11,7 persen. IHSG yang rontok mendekati 15 persen. Situasi itu jelas mengkhawatirkan dan menuntut pemerintah bekerja ekstrakeras untuk mengantisipasi dampak buruk krisis ekonomi.

Saat ini, ketika angka pemutusan hubungan kerja terus meningkat dan daya beli masyarakat makin turun, pemerintah tidak perlu membuai masyarakat dengan janji-janji manis yang belum tentu terpenuhi. Ketimbang menebar janji seperti janji pertumbuhan ekonomi akan segera meroket dan sebagainya, pemerintah sebaiknya mengeluarkan kebijakan-kebijakan antisipatif diikuti Aksi-aksi segera untuk menggenjot perekonomian dan melindungi masyarakat rentan.

Badai ekonomi yang sudah menerpa Malaysia merupakan pertanda bahaya yang tidak dapat ditanggapi santai. Selain karena Malaysia adalah mitra dagang Indonesia, Bank Sentral Malaysia juga merupakan salah satu pemegang obligasi pemerintah. Keterpurukan ekonomi Malaysia, yang merupakan sasaran tenaga kerja Indonesia, sudah pasti akan berdampak pada penyusutan lapangan kerja dan menambah angka pengangguran di Indonesia yang tidak lagi terserap.

Situasi di Malaysia dapat dijadikan pelajaran. Bersamaan dengan terpaan krisis ekonomi, negeri itu juga dilanda krisis politik setelah skandal 1MDB yang melibatkan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak terbongkar. Demonstrasi besar-besaran di Malaysia menentang Razak membayangi negeri itu, dan akan makin memperparah kondisi negara itu secara keseluruhan. Dalam situasi krisis ekonomi, stabilitas politik adalah kunci menuju ketahanan.

Pemerintah Indonesia tidak punya pilihan lain kecuali meningkatkan kewaspadaan, baik kewaspadaan terhadap dinamika ekonomi maupun kesiagaan atas gejolak politik. Presiden Joko Widodo selaku pemimpin tertinggi memegang kendali untuk menjaga stabilitas politik. Tentu hal itu harus dimulai dari internal kabinet, dengan memperkuat kekompakan Kabinet Kerja dan soliditas. Jika tidak cepat bergerak, kita akan masuk ke pusaran krisis lebih serius.

22 Agustus 2015
berita.suaramerdeka.com/