Sabtu, 22 Agustus 2015

Ujian Demokrasi untuk Tiongkok

Jumlah demonstran pro demokrasi di Hong Kong terus membesar. Rabu (1/10), bertepatan dengan 65 tahun peringatan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, jumlah pengunjuk rasa sudah mencapai 100.000 orang.

Besarnya massa membuat para pengunjuk rasa makin percaya diri. Tuntutan mereka soal pemilihan langsung 2017, seperti dijanjikan Beijing, mengerucut pada desakan mundurnya Leung Cheung-ying, pemimpin Hong Kong yang merupakan orang kepercayaan Beijing.

Aksi unjuk rasa ini dimulai sejak Jumat (26/9), dipelopori para pelajar Hong Kong. Mereka menduduki Lapangan Tamar yang juga dikenal sebagai Lapangan Warga Negara di kawasan Central, Hong Kong, yang dekat dengan kantor pemerintah Hong Kong.

Gerakan yang mereka namakan “Occupy Central with Love and Peace” ini kemudian memicu aksi unjuk rasa besar pada Minggu (28/9) pagi. Ini bertujuan melumpuhkan kawasan pemerintahan kota dan memberikan tekanan kepada pemerintah Beijing.

Sempat terjadi bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi saat polisi mencoba membubarkan kerumunan massa dengan semprotan gas air mata dan merica. Namun, situasi masih terkendali. Para pengunjuk rasa konsisten dengan aksi damai mereka. Tidak ada gedung maupun area publik yang dirusak, sampah dibersihkan, bahkan mereka memasang memo permintaan maaf di mobil polisi saat terjadi insiden perusakan mobil polisi.

Aksi unjuk rasa ini diperkirakan akan berlangsung panjang. Ribuan orang berkemah di kawasan distrik Admiralty dan di kawasan sekitar kantor pemerintahan, bahkan di jalan-jalan; menagih janji Beijing untuk memberikan hak rakyat memilih langsung pemimpin mereka, alih-alih hanya mengizinkan politikus yang didukung pemerintah berlaga dalam pemilihan umum itu.

Beijing tampak menahan diri menghadapi aksi unjuk rasa ini, meskipun pemerintah Beijing menyebut aksi warga tersebut sebagai aksi ilegal, serta mendorong pemerintah Hong Kong melakukan tindakan tegas terhadap para pengunjuk rasa, yang dianggap menentang Partai Komunis yang berkuasa.

Kita berharap Beijing bisa memberikan solusi masuk akal untuk Hong Kong. Kita percaya Beijing tidak akan mengambil langkah seperti pada 1989 yang kemudian dikenal dengan Insiden Tiananmen. Jika hal itu dilakukan, sama saja menyerahkan Tiongkok menjadi bulan-bulanan dunia internasional.

Namun, mengabaikan sama sekali para pengunjuk rasa, seperti dinyatakan pemerintah Hong Kong, dan berharap aksi itu akan bubar dengan sendirinya, juga merupakan langkah yang tidak tepat.

Leung Cheung-ying dengan percaya diri mengatakan pihaknya tidak akan melakukan tindak represi terhdap aksi tersebut, tetapi juga tidak akan membuka negosiasi formal atas tuntutan mereka. Ia yakin aksi tersebut akan bubar dengan sendirinya, seiring kejengahan warga Hong Kong lainnya yang aktivitas bisnisnya terganggu.

Namun, kita khwatir asumsi Leung Cheung-ying salah. Alih-alih bubar dan menyusut serta mendapat kecaman dari warga lokal, aksi tuntutan demokrasi justru bisa makin terkonsolidasi dan makin solid jika pemerintah bersikap abai.

Kita menilai Beijing agaknya perlu mendengar tuntutan demokrasi tersebut. Angin sudah berubah. Hong Kong, sejak diserahkan kembali ke pangkuan Tiongkok pada 1997, dijanjikan untuk menjalankan sistem yang berbeda dengan Tiongkok daratan, meski berada di bawah negara yang sama. Hong Kong menikmati kebebasan yang jauh lebih besar dibanding Tiongkok daratan.

Tuntutan pemilihan langsung yang diminta warga Hong Kong saat ini, kita melihatnya bukanlah suatu tuntutan yang berlebihan. Ini karena sebenarnya ini adalah janji yang juga pernah disampaikan oleh Beijing. Kekhawatiran bahwa “angin demokrasi”

Hong Kong akan bertiup di Tiongkok daratan, mestinya sudah diantisipasi jauh-jauh hari. Tudingan bahwa tuntutan pemilihan langsung ini adalah provokasi dari paham demokrasi liberal yang diusung negara-negara barat sudah saatnya tak digunakan lagi.

Selama 65 tahun, Tiongkok berhasil melewati tantangan ekonomi maupun politik saat banyak negara di dunia bergolak, negara-negara sosialis bertumbangan, dan negara-negara kapitalis maupun welfare state megap-megap mencukupi kebutuhan warganya.

Jika di bidang ekonomi, Tiongkok mampu dan bersedia melakukan kompromi terhadap “ide kapitalisme” agar bisa mencukupi makan 1,3 miliar warganya, perihal demokrasi semestinya Tiongkok memiliki strategi lebih jitu agar stabilitas rakyatnya tak kocar-kacir.

Kita berpendapat Tiongkok tidak bisa memperlakukan warga Hong Kong seperti mereka memperlakukan warga Tiongkok daratan. Cepat atau lambat—meski coba diberangus—sinyal demokrasi Hong Kong juga akan bersemai dan tumbuh bagai jamur di Tiongkok. Alih-alih menghindarinya dan bersikap tidak peduli, Tiongkok harus mulai belajar mendengar tuntutan itu.

Jika Tiongkok masih percaya sosialisme dibangun dari kontribusi masing-masing sesuai kemampuannya dan untuk setiap orang sesuai kontribusinya, angin yang berembus di Hong Kong tak bisa diabaikan sebagai angin lalu.

Kita melihat tuntutan pemilihan langsung warga Hong Kong merupakan ujian bagi sosialisme Tiongkok. Jika Tiongkok bisa melewati ujian ini, bukan hanya pencapaian ekonomi yang bisa mereka raih, melainkan juga ketangguhan politik. Dua-duanya adalah syarat bagi terciptanya kesejahteraan rakyat

2 oktober 2014
http://www.sinarharapan.co/