Sabtu, 29 Agustus 2015

Reshuffle dan Pertumbuhan

PRESIDEN Jokowi akhirnya mengumumkan perombakan kabinet (reshuffle), sebagian besar menteri yang terkait bidang ekonomi, yaitu menko perekonomian, menteri perdagangan, dan menko kemaritiman.

Langkah itu tepat mengingat banyak kritik ditujukan kepada menteri bidang ekonomi karena beberapa indikator ekonomi makro menunjukkan kememburukan. Indikator utamanya kemelambatan pertumbuhan ekonomi, yang pada triwulan II-2015 hanya 4,67%, lebih lambat dibanding triwulan I-2015 sebesar 4,71%. Angka itu bahkan terendah sejak 2011.

Tahun 2011 ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 6% tiap triwulan. Kondisi saat ini juga diiringi indikator keuangan yang tak menggembirakan. Pada saat pengumuman reshuffle, IHSG masih di tingkat 4.400- an atau turun 10% dibanding awal 2015.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp 13.800 per dolar AS dari nilai wajarnya sekitar Rp 12.500. Ada dua penyebab terus melambatnya pertumbuhan ekonomi kita, yaitu faktor global dan domestik. Faktor global, pertama, melemahnya pertumbuhan ekonomi negara-negara besar dunia.

Padahal ekspor Indonesia menyasar ke sana. Hal itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia juga mengalami pelambatan. Kedua, terus melemahnya harga komoditas primer dunia. Harga minyak mentah dunia misalnya, sekarang kembali turun 47 dolar AS per barel.

Belum lagi harga komoditas primer lain, dan ini memengaruhi pendapatan ekspor kita. Ketiga, terus bergejolaknya pasar keuangan dunia mengingat krisis Yunani yang belum jelas kapan berakhir. Selain itu, spekulasi pembalikan ekonomi AS yang akan diikuti kebijakan The Fed menaikkan suku bunga.

Gejolak ini memengaruhi sektor keuangan Indonesia yang makin terintegrasi dengan pasar keuangan dunia. Keempat, kebijakan devaluasi mata uang yuan 1,9% oleh Tiongkok untuk mendorong ekspornya. Kebijakan tersebut menyebabkan perang mata uang antarnegara, termasuk Indonesia.

Adapun dari faktor domestik (dalam negeri), pertama, penyerapan anggaran di pusat (APBN) dan di daerah (APBD) belum maksimal. Kendala utamanya kegamangan birokrat mengeksekusi anggaran karena takut terjerat risiko hukum. Kedua, gejolak pasar keuangan domestik yang belum teredam, baik oleh pemerintah dan BI yang terindikasikan dari rendahnya IHSG, maupun persoalan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Ketiga, faktor yang tak bisa dielakkan, yakni musim yang tidak menentu. El Nino telah membuat musim kemarau di Indonesia bertambah panjang sampai November 2015. Sebagai negara dengan salah satu sektor dominan pertanian dalam arti luas, tentu ekonomi kita s a n g a t terpengaruh.

Kinerja Menteri

Bagaimana upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia? Salah satu harapannya adalah membaiknya kinerja menteri-menteri bidang ekonomi hasil reshuffle kali ini. Banyak pihak memprediksikan pertumbuhan ekonomi kita terus melambat sampai akhir 2015 tapi awal 2016 kembali naik. Hal itu bisa dipercepat bila kerja dari menteri-menteri hasil reshuffle bisa lebih cepat. Pertama, para menteri baru di bidang ekonomi tinggal memanfaatkan kembali menguatnya kepercayaan masyarakat dan pasar terhadap pemerintah. Tren positif itu karena kebijakan yang sudah terbukti tepat. Misalnya, keberhasilan mengendalikan harga kebutuhan pokok selama Ramadan dan Lebaran 2015, percepatan pembangunan infrastruktur, serta ketegasan di bidang hukum ekonomi (penindakan kasus dwelling time di Tanjung Priok). Para menteri baru tinggal mengakselerasi kebijakan yang arahnya sudah tepat. Kedua, para menteri dan pejabat pusat/ daerah tak perlu ragu mempercepat penyerapan anggaran sebab dalam waktu dekat ada regulasi beserta sanksi hukumnya yang membedakan antara pelanggaran administratif dan korupsi. Kejelasan itu dapat mempercepat penyerapan APBN dan APBD yang selama ini tersendat karena k e – gamangan pejabat terhadap tuduhan korupsi. Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur lebih diakselerasi lagi karena berdampak positif, baik melalui penyerapan tenaga kerja, pemakaian bahan, dan kegiatan yang terkait, maupun mendorong kegiatan ekonomi.

Keempat, para menteri bidang ekonomi harus secara aktif berkomunikasi dengan pelaku pasar dan meyakinkan akan ada kebijakan propasar. Hal itu dapat menahan kepanikan pasar yang biasanya berakibat pada berlanjutnya kemelambatan pertumbuhan ekonomi.