Sabtu, 22 Agustus 2015

Tol Laut dan Kesejahteraan Indonesia


Kebijakan tol laut pemerintah sebagai "Politik Angkutan Laut Nasional" dalam membenahi sistem pelayaran tetap, teratur, dan tepat waktu.
Kebijakan tol laut pemerintah diterjemahkan penulis sebagai “Politik Angkutan Laut Nasional” dalam membenahi sistem pelayaran tetap, teratur, dan tepat waktu. Hal ini terkait wujud pemerintah melaksanakan kewajiban menjaga kesatuan wilayah kedaulatan berlandaskan “Wawasan Nusantara”, serta menyusun kekuatan perekonomian Indonesia. Dasar dari itu semua adalah kebersamaan dan asas kekeluargaan, yang merupakan  budaya Indonesia mencapai kesejahteraannya sesuai Pembukaan UUD.

Tol laut merupakan kebijakan pemeritah yang sudah lama ditunggu masyarakat untuk terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Transportasi laut merupakan urat nadi perekomomian di Tanah Air, yang terdiri atas 17.500 pulau yang meliputi dua pertiga luas Indonesia yang diakui sebagai negara kepulauan.

Diperlukan sistem distribusi nasional untuk menunjang kesejahterahan dan pembagunan nasional yang adil serta merata di seluruh Indonesia. Selain itu, diperlukan sarana pelayaran yang beroperasi secara tetap, teratur, dan tepat waktu ke seluruh pelosok Tanah Air.

Pelayaran adalah bagian dari Strategic Socio Technical System Project, yaitu jaringan teknologi yang berdampak luas di masarakat. Sama fungsinya dengan komputer dan telekomunikasi, tetapi pelayaran berdampak sangat luas di masarakat karena membangkitkan berbagai usaha yang padat karya. Seperti negara Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan tidak memilki bahan baku tetapi menjadi negara industri besar dan menguasai perdagangan dunia karena punya armada dagang yang kuat.

Singapura, negara yang kecil wilayahnya tetapi strategis letaknya, menjadi pusat industri teknologi tinggi. Selain itu, Negeri Singa tersebut menjadi pelabuhan transhipment dan pusat perdagangan internasional. Tiongkok pada akhir Perang Dingin 1985 cenderung melakukan investasi angkutan laut dan sungai dalam memenuhi kebutuhan tranportasi di awal meningkatkan ekonominya. Prasarana angkutan laut dan sungai telah tersedia, lebih murah, tersedia dari alam, dan berdampak lebih besar.

Pentingnya sistem pelayaran tetap, teratur, dan tepat waktu menjadi tulang punggung distribusi dan pengaturan stabilitas harga kebutuhan bahan pokok, stabilitas politik, dan ketahanan negara. Pelayaran pun bisa meratakan pembangunan nasional, kesejahteraan, dan menjaga kesatuan budaya bangsa melalui Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, pelayaran bisa membantu stabilitas pengamanan dan keamanan dan kedaulatan Indonesia dengan penugasan memantau wilayah yang dilalui selama melakukan pelayaran antarpulau.

Dalam perjalanannya, pelayaran harus dikendalikan pemerintah. Hendaknya dibuat kontrak angkutan antara pemerintah dengan BUMN, yakni PT Pelni sebagai koordinator operator pelayaran. PT Pelni dengan tugas monopoli melayari semua pulau yang dihuni warga negara Indonesia, mengangkut keperluan hidup dan jalannya roda pemerintahan.

Namun, operasi pengapalan yang tidak menguntungkan secara komersial demi kepentingan nasional hendaknya ditunjang APBN. Perusahaan pelayaran joint venture hendaknya diizinkan hanya mengangkut kebutuhan industri atau pertambangan milik usaha mereka sendiri. Semua ini sebagai bagian dari usahanya bekerja sama dengan perusahaan pelayaran nasional.

Untuk ke depannya, Indonesia perlu membangun empat pusat distribusi untuk memenuhi kebutuhan daerah dan lingkungannya terhadap sandang, papan, dan pangan serta kebutuhan bahan baku industri kecil maupun menengah. Hal ini dilakukan agar biaya angkutan lautnya efisien dalam memenuhi kebutuhan dasar pembangunan seperti besi, semen, pupuk, alat listrik, dan sebagainya.

Ini bertujuan membangkitkan ekonomi masyarakat daerah agar bertumbuh dan mencegah timbulnya urbanisasi. Keempat pusat distribusi terbagi atas Makassar, Surabaya, Jakarta, dan Medan.

Perdagangan Internasional
Angkutan perdagangan dunia tercatat 90 persen menggunakan transportasi laut. Lautan Indonesia dilalui sekitar 50-60 persen lalu lintas pelayaran dunia dengan nilai 19.245,7 juta ton barang per tahun. Kenaikannya pun terhitung rata-rata 4 persen per tahun, belum termasuk petro product sebesar 15,2 juta barel per hari.

Dalam mengantisipasi peningkatan kegiatan ekonomi ke Benua Asia, perlu dimanfaatkan kehadiran kapal-kapal yang melintas wilayah perairan Indonesia. Ini sebagai prasarana penunjang ekspor dan impor, juga untuk perdagangan ekspor nasional.

Dalam rangka mengantisipasi itu semua, perlu diaktifkan kembali pelayaran samudra dekat yang meliputi pelayaran negara-negara ASEAN, Austarlia, Selandia Baru, India, dan Timur Tengah. Pelayaran samudra mancanegara juga harus dijalankan melalui kinerja PT Djakarta Lloyd sebagai flag carries bergabung dalam World Shipping Consortium Operation.
Pembangunan pelabuhan pengumpul atau acummulation port di jalur pelayaran lintasan Alur Laut Kepulauan dan bermuara di choke point perlu dilakukan. Pelabuhan ini nantinya ditunjang sistem feeder operation untuk keperluan ekspor-impor dalam mendukung operasi pelayaran dunia.

Pelabuhan yang perlu dibangun seperti di Sumatera Timur pada alur Selat Malaka dan Medan. Pelabuhan di ujung Banten pada alur Selat Sunda di Bojonagara dan di ujung Sulawesi Selatan pada alur Selat Lombok dan Selat Makassar. Posisi pelabuhan ini bisa meningkatkan kegiatan ekonomi sebagai pelabuhan transhipment container serta penyediaan kebutuhan kapal, air, dan bahan bakar. Pelabuhan ini juga bisa sebagai container terminal, termasuk untuk mereparasi, perawatan, cleanning dan fumugasi dari kapal-kapal.

Tercapainya sistem pelayaran dalam negeri yang baik, bisa menjadi kunci keberhasilan kita bernegara. Kondisi ini pada akhirnya memberikan dampak luas bagi kehidupan Indonesia yang berbentuk kepulauan.

Penulis adalah mantan pengusaha pelayaran dan pengamat kebijakan maritim Indonesia.

14 Agustus 2015
www.sinarharapan.co